Mantan Menkes Nila F. Moeloek: Ideologi Kesehatan Harus Berpihak dan Libatkan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mantan Menteri Kesehatan RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Prof Nila F Moeloek menegaskan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dimensi ideologi.

Menurutnya, kesehatan bukan sekadar urusan teknis atau data statistik, melainkan persoalan nilai yang harus berlandaskan pada keadilan sosial serta partisipasi rakyat.

“Kesehatan adalah soal ideologi. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam ideologi kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kita termasuk saat menghadapi tantangan globalisasi,” ujar Nila dalam peluncuran laporan kajian publik 'Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025' di Jakarta, Selasa (20/8/2025).

Baca juga: Mantan Menkes Nila Moeloek: Dharma Wanita Ajarkan Perempuan Logis

Nila menekankan, tanpa keterlibatan masyarakat, ideologi kesehatan hanya akan menjadi slogan.

Rakyat, katanya, harus diposisikan bukan sekadar pengguna layanan, melainkan pemilik sistem kesehatan.

“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan bukan hanya penerima manfaat yang pasrah,” tegasnya.

Blueprint ideologi kesehatan yang digagas IHDC, lanjut Nila, hadir untuk menjawab tantangan besar sistem kesehatan Indonesia, mulai dari ketimpangan akses, ketidakadilan pembiayaan, hingga rendahnya literasi kesehatan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan kerangka ideologi yang bukan hanya berpijak pada teori, tetapi juga dapat dioperasionalisasikan dalam kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat,” jelasnya.

Enam Dimensi Utama

Ketua tim peneliti ideologi kesehatan IHDC, Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, memaparkan bahwa kajian mendalam bersama para pakar melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia, yakni kedaulatan terkait kendali nasional atas sumber daya kesehatan.

"Kemudian komunitas dan solidaritas yang  memperkuat gotong royong berbasis komunitas, kesetaraan yang menjawab ketimpangan layanan bagi kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat," katanya.

Juga terkait ekonomi dan jaminan pembiayaan  berupa sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif; pendidikan dan promosi kesehatan terkait gerakan literasi kesehatan sejak sekolah hingga komunitas.

Baca juga: Program Makanan Tambahan Bayi yang Sedang Diusut KPK Terjadi di Era Menkes Nila Moeloek dan Terawan

"Serta tata kelola  terkait  birokrasi kesehatan transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi," kata Ray.

Ditambahkannya, setiap dimensi dilengkapi indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di daerah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, hingga audit sosial digital layanan publik.

Keadilan Substantif dan Fondasi Pancasila