Stok Susu UHT Langka, Kepala BGN: Susu Bukan Menu Wajib, SPPG Bisa Ganti Protein Lain 

Ringkasan Berita:

• Viral susu UHT langka di pasaran. 
• Kepala BGN mengatakan susu bukan menu wajib MBG. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Viral di media sosial terkait keluhan kelangkaan susu UHT full cream di pasaran.

Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya menemukan produk tersebut di ritel modern.

Baca juga: Bayi Baru Lahir Dikubur Ibunya di Tulungagung Jatim: Korban Sempat Hidup dan Diberi Susu UHT

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Jumat (9/1/2026) di dua minimarket di Bekasi.

Stok susu tersebut tidak tersedia dari rak penjualan.

Kasir menyebut belum mengetahui kapan pasokan susu tersebut akan kembali tersedia.

“Iya sisa yang ada di rak itu (susu UHT full cream kosong), tidak tahu kapan lagi datang,” kata seorang kasir.

Keluhan serupa juga ramai disampaikan warganet di media sosial.

“Susu ultra 1 liter pada ludes di supermarket dan minimarket. Siapa yang borong ya?,” tulis netizen.

Netizen lainnya menyebut, stok fresh milk plain maupun UHT full cream juga kosong di sejumlah supermarket di wilayahnya.

Kepala BGN Sebut Susu Tak Wajib di Menu MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara.

Susu UHT full cream bukan menu wajib dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah.

Ia meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih flexibel dan tidak memaksakan pemberian susu UHT kepada anak-anak.

Hal itu disampaikan Dadan saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).

Sebagai penganti menu susu, ia mengatakan, SPPG bisa memberikan atau mengganti dengan sumber protein dan sumber kalsium lain yang berkualitas.

“Susu tidak menjadi bagian wajib di daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah. Jadi tidak perlu dipaksakan. Bisa diganti dengan sumber protein dan sumber kalsium berkualitas,” kata Dadan.

Sebagai program yang baru berjalan selama 1 tahun, program MBG masih memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjadi rantai pasok.

BGN sudah meminta kepada seluruh SPG agar lebih mengutamakan produk-produk segar dan terutama berbasis protein dengan sumber lokal.

BGN memberikan keleluasaan bagi daerah yang memang memiliki sapi perah untuk menggunakan susu sebagai bagian dari menu pemenuhan gizi.

Tetapi bagi daerah yang tidak memiliki sapi perah, wilayah yang jauh dari sentra sapi perah dan belum memiliki akses pasokan susu lokal, BGN menilai tidak perlu memaksakan pemberian susu.

“Saya kira tidak perlu dipaksakan bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya,” tegas dia.

BGN menegaskan, SPPG dilarang menggunakan bahan baku impor. Kebijakan ini diambil untuk mendorong penguatan pangan dan kesehatan berbasis potensi lokal.

“Kami tidak mengizinkan produk impor digunakan, karena kita ingin mendorong kesehatan dan ekonomi lokal,” katanya.