Eddy Soeparno: Akselerasi Transisi Energi Jawaban Hadapi Krisis Iklim dan Ketergantungan Impor

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia menghadapi titik kritis dalam kebijakan energi nasional. Ia menyoroti bahwa ketergantungan yang tinggi pada energi fosil di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan global menjadi faktor, karenanya harus segera diakhiri dengan langkah nyata dan terukur.

Ia juga menjelaskan peningkatan aktivitas industri, pembangunan pabrik, dan pertumbuhan pusat data yang merupakan konsumen energi dalam jumlah besar menuntut strategi penyediaan energi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga mencapai target dekarbonisasi pada tahun 2060.

Namun saat ini kata dia, 61 persen pembangkit listrik nasional masih berbasis batu bara, sementara target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tampaknya belum akan tercapai, adapun realisasi bauran EBT hingga tahun ini masih berkisar antara 17 hingga 19 persen.

“Tapi Indonesia ini negara yang diberkahi. Kita punya cadangan energi fosil yang besar dari minyak dan gas. Meski produksi minyak menurun, gas bumi kita masih cukup melimpah. Batu bara? Kita mungkin punya cadangan terbesar kedua di dunia. Dengan tingkat produksi saat ini, bisa digunakan terus selama 200 tahun ke depan tanpa habis,” ujar Eddy.

Pernyataan itu disampaikannya dalam forum MPR Goes to Campus, bertajuk ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025).

Meski begitu, ia merasa ironi ketika Indonesia justru masih sangat bergantung pada energi impor. Setiap hari, sekitar 1 juta barel minyak mentah harus diimpor, dengan nilai sekitar 65 juta dolar AS per hari atau mencapai 23 miliar dolar AS per tahun. Ketergantungan ini juga terlihat dalam kebutuhan LPG, di mana 75 persen pasokan LPG 3 kilogram berasal dari luar negeri.

“Ketahanan energi kita saat ini lemah. Ketergantungan pada impor energi membuat kita rentan terhadap gejolak global, seperti yang kita alami saat pandemi COVID-19 ketika pasokan terganggu dan harga energi melonjak tajam,” jelas Eddy.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Eddy Soeparno Tegaskan Konstitusi Jamin Hak Untuk Lingkungan Bersih

Transisi energi, menurutnya, bukan hanya soal keberlanjutan pasokan, melainkan juga bagian dari upaya serius menghadapi krisis iklim.

Ia menyoroti kualitas udara Jakarta yang kerap menjadi yang terburuk di dunia, serta suhu ekstrem yang melanda berbagai wilayah Indonesia, sebagai bukti nyata dari kondisi darurat iklim global.

“Ini bukan lagi climate change, ini climate crisis. Kita melihat dampaknya langsung—dari suhu 38 derajat di Nusa Tenggara Timur (NTT), mencairnya salju abadi di Puncak Carstensz, hingga meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di kota-kota besar,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyoroti pentingnya keberadaan payung hukum untuk mempercepat transisi energi. Saat ini, DPR RI bersama Pemerintah tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) guna memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha dan industri.

“Tanpa payung hukum yang kuat, kita tak bisa memberikan insentif bagi yang taat, ataupun menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Kita perlu arah dan mekanisme transisi yang konkret dan bisa diukur,” tambahnya.

Ia juga mendorong kolaborasi dari berbagai pihak dalam mempercepat langkah-langkah konkret, seperti penguatan transportasi publik berbasis listrik oleh pemerintah daerah, pemanfaatan energi surya oleh dunia industri. Termasuk peralihan rumah tangga ke kompor induksi yang lebih efisien dan mengurangi beban subsidi LPG.

Di saat yang sama, kebijakan pensiun dini PLTU batu bara serta penerapan pajak karbon dinilai penting untuk mengurangi emisi dan memberikan efek jera terhadap pelaku industri beremisi tinggi.

Baca juga: Eddy Soeparno Apresiasi RUPTL 2025–2034, Sebut Prabowo Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan