Tingkatkan Daya Saing, Mendagri Minta Pemda Dukung Sertifikasi Halal bagi UMKM

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk proaktif membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh sertifikasi halal. Ia menegaskan, sertifikasi halal bukan semata isu keagamaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat daya saing di kancah ekonomi global.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemerintah Daerah, dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/8/2025).

“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” ujar Mendagri.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, di samping Pakistan dan negara lainnya. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

Baca juga: Mendagri Dukung Peran Kemendukbangga Jaga Stabilitas Pertumbuhan Jumlah Penduduk

“Negara Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” jelasnya.

Selain itu, tren konsumsi produk halal meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pasar yang sangat potensial. Namun, ironisnya, produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain.

“Jadi sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itulah kita mendorong dalam negeri Indonesia, kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” jelas Mendagri.

Mendagri menyebut, situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi halal di dalam negeri. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dengan dukungan fasilitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).

“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda-Pemda mendorong supaya kita menikmati produksi [halal] dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tegasnya. (*)

Baca juga: Mendagri Pastikan Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Terbentuk di Seluruh Daerah