Wamendagri Ribka Harap Pembangunan 2.200 Unit Rumah Dorong Pemberdayaan OAP

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, berharap pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dia menegaskan, pembangunan ini akan melibatkan pengusaha OAP agar anak-anak Papua dapat berdaya.

“Itu diperuntukkan oleh pengusaha Orang Asli Papua. Jadi anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” katanya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (13/8/2025).

Ia menambahkan, mekanisme pembangunan telah diatur, termasuk dokumen dan persyaratan lelang yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait kendala teknis di lapangan, Ribka mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi. Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meninjau serta menginventarisasi masalah dan karakteristik tiap daerah.

“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing, dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Berharap Pemungutan Suara Ulang di 3 Daerah Hari Ini Jadi yang Terakhir

Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.

Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.

“Jadi arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah, dari perdesaanlah seperti itu, dan ada Koperasi Desa juga akan masuk, apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, program 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat.

Pembangunan ini, tegasnya, bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tandasnya.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Lepas Distribusi Logistik PSU Gubernur dan Wagub Papua