Gaji Pekerja Proyek Desa yang Dibiayai Bank Dunia Belum Dibayar, Koordinator Tagih ke Kemendagri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan pekerja di Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Sub Komponen (P3PD) 1D pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, belum mendapatkan pembayaran dari proyek yang telah mereka selesaikan.

Koordinator pekerja P3PD 1D, Haris Shantanu mengungkapkan proyek tersebut menggunakan dana dari Bank Dunia dengan nilai total Rp25,7 miliar. 

Pihaknya menyelesaikan proyek tersebut sejak Januari 2025 dan selesai di bulan Juni 2025, namun hingga kini pembayaran tak kunjung diselesaikan.

"Anggaran 2025 untuk P3PD di Kementerian Dalam Negeri baru muncul tanggal 29 Juni. Sementara closing project 30 Juni," kata Haris saat dihubungi Sabtu (13/9/2025).

Haris menuturkan, sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan mencakup Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (ASIK) hingga Laporan Program P3PD Sub Komponen 1D.

P3PD merupakan program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah desa, serta sistem informasi desa dan pendampingan.

Tujuannya, untuk mendorong akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas belanja desa dalam pelayanan dasar. 

Program ini melibatkan beberapa kementerian seperti Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kemenkeu, serta didukung Bank Dunia, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan desa secara efektif. 

Total ada 31 tenaga ahli pusat dan 10 pendamping provinsi yang belum menerima pembayaran.

“Kami banyak yang sampai gali lubang tutup lubang, bahkan ada yang terjerat pinjol. Ini beban moral juga bagi kami,” ungkapnya.

Program P3PD dibiayai pinjaman Bank Dunia sejak 2019 lewat Bappenas dan Kementerian Keuangan, dengan target meningkatkan kualitas belanja desa.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Kritik Keras WTO, IMF, dan Bank Dunia yang Tak Tegas Hadapi Kebijakan Tarif AS

Namun, lemahnya manajemen dikhawatirkan membuat proyek yang dibiayai dari utang negara ini sia-sia. “Kalau begini, jangan-jangan pinjaman Bank Dunia cuma jadi monumen. Kami sudah kerja, hasilnya ada, tapi sia-sia kalau tidak dipakai,” imbuhnya.

Dia mendesak pembayaran honor proyek yang mereka kerjakan sejak Januari hingga Juni 2025 segera diselesaikan agar ada kepastian resmi soal berakhirnya proyek dan hasil kerja dapat dimanfaatkan.

Jika tak ada tindak lanjut, Haris dan pekerja mempertimbangkan melakukan aksi demonstrasi ke kantor Kemendagri dan membawa persoalan ini ke jalur hukum lewat PTUN.