Sabtu, 11 Oktober 2025

Eddy Soeparno Dorong Krisis Iklim Jadi Prioritas Nasional, Sebut Sudah Masuk Tahap “Wake-Up Call”

Ia menegaskan bahwa krisis iklim harus segera ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional.

Editor: Content Writer
istimewa
KRISIS IKLIM - Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung di Kampus FISIP UI, Depok, Kamis (9/10/2025). Ia menegaskan bahwa krisis iklim harus segera ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional. 

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa krisis iklim harus segera ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung di Kampus FISIP UI, Depok, Kamis (9/10/2025).

Kehadiran Eddy di UI menjadi bagian dari rangkaian program MPR Goes to Campus, yang telah menjangkau 35 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dalam forum akademik tersebut, Eddy mengangkat tema besar mengenai ancaman dan dampak krisis iklim di Indonesia.

“Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari — mulai dari anomali cuaca, banjir ekstrem, hingga kualitas udara yang memburuk di kota-kota besar,” ujar Eddy di hadapan civitas academica UI.
Ia menambahkan, istilah “perubahan iklim” sudah tak lagi relevan, karena situasi saat ini telah memasuki fase krisis iklim global.

“Sekarang bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. Ini seharusnya menjadi wake-up call bagi pemerintah dan semua elemen bangsa agar penanganannya menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
 
Selain isu perubahan iklim, Eddy juga menyoroti persoalan sampah yang menurutnya telah menjadi masalah besar di perkotaan. Ia menyinggung kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang yang kini ketinggiannya setara gedung 17 lantai.

“Saat ini Indonesia baru mampu mengelola sekitar 40 persen sampah, sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar — mulai dari sisa makanan hingga plastik. Hampir tidak ada sungai di Indonesia yang benar-benar bersih dari sampah,” kata Eddy. Menurutnya, penanganan sampah harus menjadi bagian integral dari kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, karena berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: Eddy Soeparno Tegaskan CCS Jadi Bagian dari Komitmen NZE Presiden Prabowo

Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Masuk Prolegnas 2026

Sebagai bentuk langkah konkret, Eddy menyampaikan bahwa dirinya bersama Fraksi PAN di DPR RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim, yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

“Alhamdulillah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sudah ditetapkan menjadi Prolegnas 2026. Kami membuka ruang dialog dan masukan dari kalangan kampus agar RUU ini bisa disempurnakan dan aplikatif,” jelasnya.
 
Dalam penutupnya, Eddy menegaskan bahwa penanganan krisis iklim memerlukan komitmen kolektif dan kebijakan jangka panjang.

“Persoalan iklim menyentuh seluruh aspek kehidupan. Karena itu, kita perlu kolaborasi lintas sektor — akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi menyangkut keberlangsungan bangsa,” pungkasnya.

Selain Eddy Soeparno, turut hadir sebagai pembicara Peneliti Utama BRIN, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Prof. Dr. Ujang Komarudin, M.Si.

Baca juga: Eddy Soeparno: Parlemen Harus Memimpin Arah Transisi Energi dan Aksi Iklim


 
 
 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved