Setahun Berdampak: Program Listrik Desa Terangi Negeri, Warga di Pelosok Kini Nikmati Cahaya

TRIBUNNEWS.COM — Pemerintah terus mendorong perluasan akses energi bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dilaksanakan untuk memastikan setiap warga dapat menikmati terang pembangunan tanpa terkecuali.

Kini, hampir seluruh desa di Indonesia telah teraliri listrik. Program ini tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat kepada lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) periode 2024 telah mencapai 155.429 rumah tangga (RT). Untuk periode Januari–September 2025, sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT hingga akhir tahun.

Melalui dua program tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan energi nasional sebagai wujud keadilan dan kemandirian bangsa.

Baca juga: Menteri ESDM Dorong E10, Dinilai Sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

Meski demikian, upaya menuju elektrifikasi penuh masih menghadapi tantangan. Rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen, sementara sisanya berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau karena sebaran rumah penduduk di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian ESDM terus mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi menuju energi bersih dan ramah lingkungan.

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pencapaian elektrifikasi 100 persen. “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tuturnya.

Warga di berbagai daerah mulai merasakan langsung manfaat dari program ini. Salah satunya Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini bisa menikmati rumah terang setiap malam tanpa harus menyalakan genset.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” kata Ruslam.

Sementara di Papua Barat, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ujar Elias Inyomusi.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada tahun 2030. Langkah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia menikmati terang pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri.

Baca juga: Kementerian ESDM-ABB Dorong Pemakaian GPAS untuk Cegah Insiden Listrik