Senin, 8 Juni 2026

Banjir Bandang di Sumatera

Tito Karnavian: Pemulihan Pascabencana di 52 Daerah Sumatera Capai Progres Signifikan

Pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota Sumatera menunjukkan progres signifikan, didukung anggaran Rp4,7 triliun

Tayang:
Editor: Content Writer
dok. Kemendagri
PROGRES PASCABENCANA - Kasatgas PRR Tito Karnavian menyebut pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota Sumatera menunjukkan progres signifikan, didukung anggaran Rp4,7 triliun dari pemerintah. 

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan progres pemulihan di daerah terdampak bencana menunjukkan perkembangan signifikan.

Menurut Tito, pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera secara umum telah berjalan baik, meski masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Hal itu disampaikan Tito saat acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Kemendagri Gelar Rakornas Pusat dan Daerah 2026 untuk Percepat Program Prioritas Presiden

Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Anggaran tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tito pun meminta dukungan MPR RI dan DPR RI agar proses pemulihan dapat dipercepat melalui penguatan dukungan anggaran.

“Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” kata Tito.

Dengan normalisasi Transfer ke Daerah (TKD), lanjutnya, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pemulihan, termasuk pengadaan mebel serta perbaikan infrastruktur publik dan fasilitas pemerintahan.

Selama memimpin Satgas PRR, Tito mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari rapat koordinasi rutin lintas kementerian/lembaga, kunjungan langsung ke lokasi terdampak, penyaluran bantuan, hingga inventarisasi kebutuhan daerah.

Kemendagri juga mengoperasikan posko gabungan yang melibatkan berbagai instansi dalam Satgas PRR. Posko tersebut secara rutin melakukan pertemuan daring dengan pemerintah daerah untuk memperbarui data kondisi lapangan.

“Di Kemendagri ada posko gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah yang tergabung dalam Satgas. Itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah, entah Sekda atau Kepala BPBD, dinas sosial, dan lain-lain. Ini dilakukan terus untuk update,” ujarnya.

Tito menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam mengirimkan data kondisi wilayah terdampak. Data tersebut menjadi dasar penanganan komprehensif dan akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar akurat dan tidak terjadi duplikasi.

“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Setelah itu divalidasi oleh BPS supaya jangan terjadi masalah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala BPOM Taruna Ikrar, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri dan BPS Bahas Dashboard Data Tunggal

Sesuai Minatmu
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved