Kinerja Kemendagri
Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri
Kemendagri catat sejumlah capaian strategis di triwulan I 2026, dari Rakornas hingga pascabencana.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026.
Forum yang diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas presiden.
Tidak hanya di tingkat koordinasi nasional, Kemendagri juga bergerak langsung di lapangan. Salah satunya melalui dukungan aktif terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Baca juga: Perkuat Silaturahmi, Kemendagri Gelar Buka Bersama dan Ceramah Ramadan
Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.
Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak sebagai upaya mempercepat pemulihan.
Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri melakukan pembinaan kepada kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif.
Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran demi memastikan pelayanan publik tetap optimal.
"Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah hari raya," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Tekankan Kerja untuk Rakyat di Pelantikan APDESI
Di bidang administrasi kependudukan, tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,64 persen. Sementara itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan mencapai 98,68 persen, menunjukkan peningkatan akurasi data nasional yang signifikan.
Tito juga menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas presiden di daerah, mulai dari pengawalan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui rapat setiap minggu dan langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tingkat inflasinya tinggi," jelasnya.
Kemudian, Kemendagri turut mendukung program strategis lain, seperti pembangunan 3 Juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik, kebijakan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI), serta pembangunan sekolah rakyat di daerah.
Terkait anggaran, realisasi Kemendagri hingga Minggu (29/3/2026) telah mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.
Baca juga: Perkuat Strategi Komunikasi Publik, Kemendagri Gelar Coaching Clinic Kehumasan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/KINERJA-STRATEGIS-KEMENDAGRI.jpg)