Bursa Capres

Kemunculan Baliho Prabowo-Jokowi Bentuk Manuver Politik Ilegal untuk Jegal Gerindra di 2024?

Asrudin Azwar mengungkapkan, manuver ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik

Tribunnews.com/Hasanuddin A
Baliho bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dipajang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Partai Gerindra akan menempuh jalur hukum ihwal pemasangan baliho untuk menjegal Prabowo Subianto maju sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu 2024 masih satu setengah tahun lagi, pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu pun baru akan dibuka pada 19 Oktober 2023, tapi berbagai manuver politik sudah mulai bermunculan.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar mengungkapkan, manuver ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik tertentu dari pihak-pihak politik tertentu yang berkepentingan secara politik.

"Namun soalnya adalah, manuver tersebut dilakukan oleh apa yang saya sebut sebagai tangan tak terlihat dalam politik (Invisible Hands in Politics) dan dilakukan dengan cara-cara illegal, serta bertentangan dengan semangat demokrasi. Lebih tepatnya berorientasi kekuasaan dan menjauh dari kepentingan publik (public interest)," ujarnya kepada Tibunnews.com, Senin (26/9/2022).

Dalam dunia politik praktis, manuver semacam ini kerap dilakukan.

Asrudin mencontohkan, belum lama ini, misalnya, muncul sejumlah baliho yang terpasang disejumlah wilayah yang dinilai telah merugikan tokoh politik dari Partai Gerindra.

Dalam baliho tersebut terpajang foto Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersalaman. Kemudian di dalamnya terdapat kutipan dari Prabowo yang bertuliskan 'Saya mengakui kepemimpinan kenegaraan Pak Jokowi'.

"Padahal pemasangan baliho itu tidak berasal dari Gerindra dan tentu saja bukan merupakan bagian dari program kampanye Gerindra. Tapi dilakukan oleh tangan tak terlihat dalam politik," katanya.

Ia melanjutkan, jika mencermati pesan politik yang ingin dinarasikan dalam baliho itu tergambar sebuah upaya frustasi yang dilakukan tangan politik tak terlihat untuk menggembosi Prabowo.

Baca juga: Survei CSIS: Prabowo Jadi Tokoh Terpopuler dan Disukai Anak Muda

"Hal Ini dilakukan, dalam hemat saya, karena munculnya kekhawatiran dari para tangan politik tak terlihat yang melihat semakin berkilaunya elektabilitas Prabowo. "

Asrudin melanjutkan, dalam survei Suara Politik Publik (SPP) pada 7 hingga 16 Juli 2024 lalu menunjukkan Prabowo unggul dari kandidat lainnya dengan tingkat keterpilihan (28,7 persen), meninggalkan Ganjar Pranowo (20,5 persen) dan Anies Baswedan (13,9 persen).

"Dengan tren elektabilitas yang demikian, upaya untuk menggembosi Prabowo dengan cara-cara illegal hanya akan membuat Prabowo semakin berkilau. Apalagi ada semacam hukum tak tertulis dalam politik, bahwa korban manuver politik biasanya diuntungkan secara elektabilitas," katanya.

Asrudin Azwar
Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP), Asrudin Azwar.

"Kasus Baliho itu mesti dijadikan warning pada kita bahwa Pemilu 2024 akan digiring pada cara-cara yang non-demokratis. Akibatnya adalah gesekan yang keras memungkinkan terjadi pada akar rumput karena ulah tangan politik tak terlihat. Apalagi kita sudah memiliki pengalaman buruk serupa pada dua pemilu sebelumnya (2014 dan 2019)."

"Saya khawatir, membiarkan perkembangan politik baru-baru ini akan membuat politik Indonesia tidak mengalami berubahan secara mendasar, dalam arti oportunistik daripada altruistik," tambahnya.

Melalui dua pengalaman Pemilu yang rawan gesekan itu, Asrudin mengimbau pada semua partai peserta Pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved