Senin, 6 Oktober 2025

Bursa Capres

Kemunculan Baliho Prabowo-Jokowi Bentuk Manuver Politik Ilegal untuk Jegal Gerindra di 2024?

Asrudin Azwar mengungkapkan, manuver ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik

Tribunnews.com/Hasanuddin A
Baliho bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dipajang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Partai Gerindra akan menempuh jalur hukum ihwal pemasangan baliho untuk menjegal Prabowo Subianto maju sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. 

Reaksi PKS

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons isu penjegalan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Mardani mengaku heran terkait isu jegal Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut.

Dia bertanya siapa yang mau menjegal Prabowo Subianto sebagai capres?

"Parbowo dijegal? Baru dengar saya. Masa jenderal dijegal sih," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Mardani berharap pilpres 2024 akan diikuti minimal tiga paslon untuk mengindari penjegalan.

"Minimal tiga (paslon) lah. Jadi enggak usah jegal-jegal," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengaku tak mempersoalkan jika pilpres 2024 diikuti empat paslon.

Ia mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung satu paslon.

Kemudian, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung satu paslon juga.

Lalu, PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat mengusung paslon juga. Lalu, PDIP juga mengusung paslon sendiri karena memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved