Rabu, 20 Agustus 2025

Pemilu 2024

Plus Minus Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Analis

Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan kelemahan sistem Pemilu proporsional tertutup dan terbuka.

Ist
Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan sejumlah poin kelemahan dari Pemilu sistem proporsional terbuka dan Pemilu sistem proporsional tertutup. 

"Kasusnya, misalnya PDIP dan PKS lebih cenderung yang menonjol pengaruh DNA partai ketimbang pengaruh kandidasi figur calonnya di dalam memutuskan pilihan politiknya, artinya party effect lebih menonjol daripada person effect," ungkapnya.

Baca juga: Tolak Proporsional Tertutup, Airlangga Tegaskan Tak Ingin Demokrasi Mundur

4. Sistem Pemilu proporsional terbuka dinilai menyebabkan alasan rendahnya party-ID.

Menurut Pangi, hanya sebesar 13.2 persen, pemilih yang merasa dekat baik secara ideologis maupun secara psikologis dengan partainya.

"Dugaan saya salah satu penyebab rendahnya party-ID karena penerapan sistem Pemilu proporsional terbuka, sepanjang tetap memakai sistem proporsional terbuka, maka selama itu presentase party-ID di Indonesia tetap rendah," ungkapnya.

Lanjut Pangi, Party-ID yang tinggi juga bisa menyebabkan turunnya perilaku pemilih vote buying atau money politics.

Sistem proporsional terbuka dinilai Pangi menjadi salah satu penyebab suburnya tradisi politik transaksional dan pragmatisme dalam politik.

"Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka lebih mengandalkalkan uang, money politik tumbuh subur."

"Proporsional tertutup bisa menakan money politic atau vote buying di tengah masyarakat yang kian makin transaksional dan pragmatis, memilih karena basis alasan uangnya bukan karena basis prestasi, kinerja dan trace record calon," urainya.

5. Sistem Pemilu proporsional terbuka dinilai juga menyebabkan tingginya split ticket voting, tidak tegak lurus atau beririsan antara pilihan partai dan pilihan presiden.

"Fenomena split ticket voting adalah bentuk dari kegagalan partai politik di dalam mengelola isu dan program, kejenuhan konstituen yang kemudian menyebabkan pemilih abai terhadap keinginan partai."

"Kecenderungan pemilih lari kepada calon lain yang justru tidak diendorse oleh partainya, akibat rendahnya party-ID menyebabkan pemilih tidak taat kepada partainya," ungkap Pangi.

6. Sistem Pemilu proporsional terbuka cenderung merusak sistem meritokrasi parpol, melemahkan proses kaderisasi partai.

"Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi caleg, dapat nomor urut cantik lagi."

"Sistem proporsional terbuka tokoh populis, artis dan publik figur mendapatkan tempat istimewa di partai (privilege), karena caleg artis dimanfaatkan sebagai vote getter mesin pengumpul suara semata oleh partai politik, bisa menjadi caleg di partai tersebut tanpa ada bukti kerja dan tanpa melalui proses kaderisasi yang matang."

Menurut Pangi, sistem Pemilu proporsional terbuka melemahkan eksistensi parpol, karena kecenderungan pemilih memilih orang atau nama ketimbang partai.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga kiri), Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kedua kanan), Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (kedua kiri), Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), dan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara (kiri) berfoto bersama usai memberikan keterangan dalam acara silaturahmi awal tahun di Jakarta, Minggu (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (ketiga kiri), Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (kedua kanan), Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (kedua kiri), Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), dan Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara (kiri) berfoto bersama usai memberikan keterangan dalam acara silaturahmi awal tahun di Jakarta, Minggu (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Digugat, Pengamat: Jika Dikabulkan Bisa Jadi Pembunuhan Demokrasi

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan