Demokrat Kembali Bantah Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024: 'Tidak Ada Paksa Memaksa'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kembali membantah soal memaksakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di 2024.

"Tidak ada paksa memaksa," kata Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Herman menegaskan rencana koalisi yang dibangun Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengedepankan prinsip kesetaraan.

"Semuanya dalam kesetaraan equal partnership prinsip ketiga partai ini. Sehingga semuanya boleh mengusulkan. Boleh mendiskusikan. Tidak ada memaksakan begitu," ujarnya.

Baca juga: NasDem Ancam Siapkan Koalisi Alternatif untuk Usung Anies, Demokrat: Kami Masih Solid

Menurutnya, sesuatu yang wajar ketika partainya mengusulkan AHY lantaran memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin negeri.

Di sisi lain, kata Herman, putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki elektabilitas dan sumber daya manusia (SDM).

"Enggak apa-apa kita usulkan apalagi Mas AHY punya elektabilitas, punya infrastruktur partai, punya sumber daya manusia yang tidak harus membentuk struktur," ucapnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut bahwa AHY memiliki kekuatan relawannya yang cukup banyak dan didukung oleh sayap partai.

"Karena strukturnya sudah ada gitu dan relawannya banyak yang sudah akan mendukung punya organisasi sayap," ungkapnya.

Karenanya, anggota badan legislasi (Baleg) DPR RI ini menuturkan sebagai usulan harusnya tak dipersoalkan.

"Artinya, sangat rasional kalo kami mendukung Mas AHY entah nanti kesepakatannya seperti apa ya para pimpinan yang bakal ambil keputusan," imbuhnya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng juga telah menepis adanya pemaksaan AHY cawapres Anies.

Baca juga: AHY Sebut Ada yang Tidak Ingin Koalisi Perubahan Terwujud

Andi mengatakan sejauh ini partainya tak memaksakan kehendak dan komunikasi di tim kecil rencana Koalisi Perubahan sangat baik.

"Enggak ada yang memaksakan. Kita membicarakan semua dengan baik-baik di tim kecil," kata Andi kepada Tribunnews.com, Kamis (12/1/2023).

Andi mengakui jika dalam pembahasan baik PKS, Demokrat, dan NasDem masing-masing memiliki aspirasi.

"Tapi memang ada aspirasi dari PKS, ada aspirasi dari Demokrat, mungkin NasDem juga ada pikiran-pikiran, lalu kita bicarakan bersama, belum selesai pembicaraan itu," ujarnya.

Ia menegaskan dari laporan yang diterimanya dalam tim kecil jika hubungan ketiga partai politik (parpol) tersebut semakin dekat.

"Laporannya adalah semakin dekat, enggak ada kita memaksakan," ucap Andi.

Andi menjelaskan rencana Koalisi Perubahan tersebut terus berjalan dan tidak ada pemaksaan kehendak.

"Enggak ada yang memaksakan, justru karena tidak ada yang memaksakan maka kita berjalan terus," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan semestinya tidak susah apabila dilihat secara objektif pasangan mana yang berpeluang menang.

"Kalau melihatnya secara objektif mestinya tidak susah. Saya rasa juga semakin lama makin dekat, karena pikiran-pikiran kami jelas kalau mau menang maka kita simulasinya kan jelas juga," imbuhnya.

Baca juga: PKS Tak Masalah AHY Dijadikan Cawapres Anies dari Koalisi Perubahan: Tinggal Bertiga Harus Sepakat

Demokrat Disebut Memaksakan Kehendak

Sebelumnya, Ali mengatakan usulan Partai Demokrat soal Anies-AHY terkesan memaksakan kehendak lantaran di internal rencana Koalisi Perubahan belum menyepakatinya.

"Kalaupun demikian (Demokrat ingin AHY cawapres Anies) berarti memaksakan kehendak, karena kita belum menyepakati itu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut rencana Koalisi Perubahan sulit terwujud apabila PKS, NasDem, dan Demokrat masing-masing mengusulkan cawapres.

"Artinya ada 3 cawapres dalam kontestasi ini. Kalau demikian akan sulit diwujudkan koalisi tersebut," ujar Ali.

Ali menegaskan rencana Koalisi Perubahan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, tanpa membeda-bedakan.

Ia menuturkan Partai NasDem sendiri telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Dari NasDem sejak awal menyerahkan ke Anies," ungkapnya.