Duduk Perkara NasDem vs Demokrat, Saling Serang soal Cawapres Anies, Buntut Elektabilitas Jeblok

"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya 'kan?"

"Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh," katanya, Selasa (6/6/2023).

Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, juga meminta supaya berhenti mendesak Anies Baswedan.

NasDem, kata Saan, telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies soal cawapres.

"Jadi kalau NasDem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Msa Anies siapa yang dipilih, siapapun," ujar Saan, Jumat (9/6/2023).

Saan pun mengajak parpol Koalisi Perubahan untuk sama-sama memberikan kesempatan dan kebebasan pada Anies Baswedan untuk mempertimbangkan sosok cawapres.

"Tapi yang paling penting di antara sesama partai koalisi, karena kita ingin sama-sama ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu harus memberikan kesempatan, keluasaan dan ruang kepada Mas Anies."

"Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya diteken-teken, dipaksa," urainya.

"Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden Anies Baswedan," lanjut dia.

NasDem Sebut Demokrat Paksakan AHY Jadi Cawapres

Hubungan NasDem dan Demokrat Semakin memanas ketika Bendahara Umum DPP NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut adanya paksaan dari Demokrat untuk mengusung AHY sebagai cawapres Anies Baswedan.

"Mereka (Demokrat) maksa, pokoknya untuk AHY mendampingi Anies," ungkapnya, Jumat (9/6/2023).

Meski demikian, Sahroni menilai wajar adanya paksaan dari Demokrat.

Pasalnya, kata Sahroni, Demokrat yang merupakan parpol besar juga ingin kadernya muncul sebagai cawapres Anies.

"Namanya usaha boleh-boleh saja, 'kan nggak ada paksaan."

"Ya namanya normal, nanya kapan mau diumumin wajarlah. Namanya partai besar juga pingin kader sendir yang muncul sebagai cawapres Anies," tutur Ahmad Sahroni.

Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief pun membantah tudingan Ahmad Sahroni itu.

Ia bahkan meminta supaya langsung mengonfirmasi ke Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan," kata Arief lewat keterangannya, Jumat.

"Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem, dan Ketua Umum PKS," tambahnya.

Ia menegaskan Demokrat setuju cawapres ditentukan oleh Anies sesuai piagam Koalisi Perubahan.

"Bahkan, Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan piagam koalisi," ungkap Andi Arief.

Andi Arief menambahkan evaluasi Demokrat terhadap Anies agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak kehilangan momentum di Pilpres 2024.

"Pernyataan saya terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni, didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar capres Anies Baswedan tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024," pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memastikan tidak ada paksaan dari Demokrat supaya AHY menjadi cawapres Anies Baswedan.

Menurutnya, apa yang ada di dalam koalisi terkait cawapres, adalah sebatas usulan.

Karena itu, Habib Aboe menilai usulan merupakan hal yang wajar, terlebih di dalam demokrasi.

"Enggak ada yang paksa memaksa, mana ada dalam koalisi maksa memaksa," kata Habib Aboe kepada awak media, Jumat.

"Yang ada mengusulkan. Memaksa itu gak ada. Jadi dalam suasana demokrasi itu kebersamaan itu diliat nanti banyak sisi," lanjutnya.

Tak cukup di situ, Habib Aboe juga menyinggung soal keberanian Demokrat jika memang nyatanya memaksa Koalisi Perubahan.

Ia menilai tidak mungkin Demokrat seberani itu dalam memaksakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan.

"Enggak ada. Mana berani maksa Demokrat," pungkasnya.

Cawapres Anies Baswedan Mendekati Proses Akhir

Juru Bicara Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan proses pemilihan cawapres Anies Baswedan telah mendekati proses akhir.

Said menuturkan, sejauh ini semua anggota Koalisi Perubahan selalu berpedoman pada Piagam Kerja Sama.

Dalam piagam bertanggal 14 Februari 2023 itu, di antaranya disebutkan Anies Baswedan diberi mandat untuk memilih dan menetapkan cawapres.

“Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya," ujar Sudirman dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

“Partai-partai sejak awal telah bersepakat memberikan mandat kepada capres pilihannya."

"Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau apriori menolak nama tertentu," tambahnya.

Sebelumnya, nies Baswedan sendiri juga sudah mengatakan ia telah mengantongi nama cawapres.

Meski demikian, ia enggan mengungkapkan bocoran kriteria cawapresnya.

Anies Baswedan pun meminta pada publik untuk sabar menunggu.

"Pokoknya sudah ada," kata Anies di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

"Pada waktunya nanti akan diumumkan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim/Rizki Sandi Saputra/Danang Triatmojo/Reza Deni/Fersianus Waku/Mario Christian/Chaerul Umam)