Rabu, 3 September 2025

Pemilu 2024

Gebrakan dan Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda NasDem yang Jadi Caleg Demokrat

Politikus muda Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut menjadi sorotan karena dirinya menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat.

Penulis: Adi Suhendi
Tribunnews/Jeprima
Anggota DPR termuda yang berasal dari Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Kini ia menjadi Caleg Partai Demokrat. 

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan, Hillary Brigitta Lasut saat ini masih tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Nasdem.

"Hilarry adalah anggota DPR RI dari Partai Nasdem," kata Hermawi saat dikonfirmaasi Tribunnews.com, Senin.

Sosok Hillary Brigitta Lasut

Sosok Hillary memang cukup fenomenal di dunia politik.

Ia merupakan anggota DPR RI termuda pada periode 2019-2024.

Ia terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Utara setelah berhasil meraih sebanyak 70.345 suara pada Pemilu 2019.

Fraksi NasDem pun lantas menempatkannya duduk di Komisi III DPR RI.

Soroti Nama Casis Bintara Polri yang Hilang

Menjadi politikus Senayan, gebrakan pertama Hillary Brigitta Lasut adalah saat menyoroti kontroversi tak lolosnya seorang pemuda bernama Rafael Malalangi pada tes calon siswa (casis) Bintara Polri.

Rafael Malalangi sempat viral karena namanya tiba-tiba hilang dari daftar pengumuman.

Padahal namanya tertera jelas saat diumumkan secara virtual, pada 22 Juli 2021.

Hillary yang duduk di Komisi III DPR RI pun lantas mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Listiyo Sigit Prabowo untuk mempertanyakan nasib Rafael.

Akhirnya kasus Rafael tersebut menyedot perhatian publik nasional hingga Mabes Polri turun tangan.

Setelah kasus ini menjadi perhatian banyak pihak dan diberitakan di sejumlah media massa, Rafael pun akhirnya diterima sebagai casis bintara Polri.

Minta Ajudan dari TNI

Nama Hillary pun kembali mencuat saat dirinya meminta bantuan pengamanan atau ajudan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada 2021.

Hillary yang duduk di Komisi I DPR RI saat itu beralasan memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.

Namun, Jenderal Dudung saat itu dengan tegas menolak permintaan tersebut.

Halaman
123
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan