Ridwan Kamil Tak Disiapkan Jadi Cawapres Ganjar, Pengamat Sebut Golkar Sedang Menguji Loyalitas RK

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan dirinya tidak pernah berniat mengusulkan Ridwan Kamil untuk posisi calon wakil presiden (cawapres).

Adapun nama Ridwan Kamil kini menguat menjadi kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Namun, Airlangga Hartarto mengaku mengusulkan agar Ridwan Kamil kembali menjadi gubernur.

Airlangga pun meminta kadernya itu memilih sendiri lokasi yang diinginkan untuk berkontestasi di Pilkada.

"Pak RK posisinya sebagai gubernur," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023).

"Gubernur Pak RK sendiri yang pilih," lanjut Airlangga Hartarto.

Baca juga: Prabowo dan Ridwan Kamil Makan Malam Bersama, Gerindra Bocorkan Isi Pertemuan

Senada dengan Airlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menyebut pihaknya sudah memiliki rencana sendiri untuk Ridwan Kamil.

"Kami juga sudah punya planning buat RK."

"Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagub," katanya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9/2023), dilansir Kompas.com.

"Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar lagi atau di DKI Jakarta," lanjut Ahmad Doli Kurnia.

Golkar Dinilai Sedang Menguji Loyalitas Ridwan Kamil

Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menilai pernyataan elite Partai Golkar yang mengatakan tidak menyiapkan Ridwan Kamil menjadi cawapres, sebagai ujian loyalitas.

"Statement elite Golkar yang meminta RK tidak ikutan dalam bacawapres merupakan ujian loyalitas RK pada rumah politik tempatnya bernaung selama beberapa bulan ini," ungkapnya kepada Kompas.com, Kamis (14/9/2023).

Umam mengatakan, para elite Golkar memiliki agenda dan kalkulasi matang terkait kepentingan partai dan keberlanjutan keanggotaan Ridwan Kamil.

Baca juga: Ridwan Kamil Disebut Ditawari Jadi Cawapres Ganjar, Dave Laksono: Golkar Tetap Dorong Airlangga

Menurutnya, jika Ridwan Kamil main sendiri, langkah itu berhadapan dengan konsekuensi logis berupa sanksi berdasarkan konstitusi partai.

"Meskipun demikian, RK bisa saja tetap bermanuver sendiri, sebagaimana yang dilakukan Jusuf Kalla pada Pilpres 2004 lalu."