Pemilu 2024
Gus Yahya Tegaskan Hubungan PBNU dan PKB Tidaklah Erat, Meski PBNU Ikut Bentuk PKB
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan hubungan antara PBNU dan PKB yang tidak erat.
Penulis:
Faryyanida Putwiliani
Editor:
Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membeberkan hubungan PBNU dan PKB yang sebenarnya.
Gus Yahya mengakui, hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat, sama tidak eratnya dengan partai lain juga.
Menurut Gus Yahya, bagi PBNU, semua partai dianggap sama.
"Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat. Sama tidak eratnya hubungan PBNU dengan partai yang lain. Karena semuanya ini kita anggap sama," kata Gus Yahya dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (16/9/2023).
Lebih lanjut Gus Yahya menuturkan, meskipun PBNU yang membentuk PKB, itu tidak bisa menjadi jaminan kedekatan antara keduanya.
Gus Yahya menjelaskan, dulu alasan PBNU membentuk PKB dikarenakan permintaan sejumlah warga dan tokoh-tokoh.
Baca juga: Gus Yahya Larang Para Mandataris PBNU Maju Caleg 2024
Kini setelah partai tersebut terbentuk, PBNU menginginkan partai tersebut untuk berdiri sendiri.
Karena PBNU tidak bisa terus-menerus 'menyuapi' atau membantu partai tersebut.
"'PKB kan dulu yang membentuk PBNU' Iya kenapa dulu PBNU membentuk PKB, karena sejumlah warga, yang jumlahnya cukup banyak tokoh-tokohnya, meminta PBNU membuatkan partai."
"Sudah dibuatkan ya sudah, silahkan partainya. PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini," terang Gus Yahya.
Baca juga: PBNU Nilai PKB Harus Kompetisi Sendiri, Tak Bisa Terus Menerus Disuapi
Untuk itu, Gus Yahya meminta agar PKB dan partai lainnya bisa berkompetisi secara rasional.
PBNU juga mempersilahkan agar masyarakat, termasuk warga NU bisa menilai partai yang ada dengan rasional juga.
Bisa dinilai dari kredibilitasnya, track record, atau prestasinya.
"Silahkan berjalan berkompetisi dengan yang lain, secara rasional. Dan kami juga persilahkan ke masyarakat untuk menilai."
Baca juga: PBNU Minta para Aktor Politik Tak Korbankan Masyarakat demi Menang di Pemilu 2024
"Termasuk warga NU untuk menilai partai politik yang ada ini secara rasional. Dilihat kredibilitasnya, prestasinya, track record, dan seterusnya," ungkap Gus Yahya.
Gus Yahya juga meminta agar warga NU dan masyarakat tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU dalam menilai partai yang ada.
Karena menurut Gus Yahya, siapapun orang atau pengurus NU yang menjadi aktivis partai, maka itu mewakili pribadinya sendiri, bukan lembaga atau PBNU.
"Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU. Kalau ada orang NU, termasuk pengurus menjadi aktivis partai, itu pribadi, bukan lembaga," imbuh Gus Yahya.
Baca juga: PBNU Tegaskan Tak akan Ikut Campur Urusan Politik Praktis, PKB: NU itu PKB, PKB itu NU
Gus Yahya Larang Para Mandataris PBNU Maju Caleg 2024
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan tak ada larangan bagi pengurus PBNU maju di Pemilu sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Namun dia mengatakan larangan tersebut justru berlaku bagi para pimpinan PBNU.
"Yang nggak boleh (nyaleg) itu mandataris. Pokoknya mandataris enggak boleh nyaleg. Kalau bukan mandataris, pengurus yang lain boleh, silakan. Yang nggak boleh itu mandataris saja."
"Mandataris itu dan lampirannya, Rais Aam, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, ndak boleh. Selebihnya boleh," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).
Baca juga: PBNU Nyatakan Tak Berpolitik Praktis, Cak Imin: Kami Jalan Sesuai Kekuatan PKB Sendiri
Dia juga tidak melarang para pengurus PBNU menyatakan sikap politik.
Namun sikap politik pengurus PBNU tidak berkaitan dengan sikap PBNU sebagai institusi
"Kalau di luar rapat atau permusyawaratan tetap boleh ngomong tapi tidak mengatasnamakan lembaga," kata Gus Yahya.
Dia juga menegaskan PBNU tidak akan menggelar rapat pembicaraan dukungan ke salah satu pasangan calon Pilpres 2024.
"Apakah nanti akan ada untuk membicarakan dukungan kepada calon, saya pastikan tidak akan ada. Kenapa karena tidak boleh secara normatif dalam aturan AD/ART dan lain-lain tidak boleh. Kalau kami lakukan itu namanya mengkhianati amanat," tandasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.