Kata Pakar Jelang Putusan MKMK, Tegakkan Restorative Justice di Wilayah Konstitusional

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, memberikan komentarnya jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Ia berpendapat, saat ini perlu dilakukan upaya untuk menegakkan restorative justice di wilayah konstitusional.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman, sulit untuk ditoleransi karena dampak kerusakannya sangat banyak.

"Ini pelanggaran yang mustahil untuk ditolerir, karena kerusakannya sangat banyak," kata Zainal Arifin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (6/11/2023).

Baca juga: Gerindra Yakin MKMK Tak Gugurkan Putusan MK soal Usia Cawapres

"Di banyak tulisan, termasuk tulisan saya di Kompas, kita sudah mendiskusikan panjang kali lebar bahwa terjadi kerusakan yang terlalu besar, bukan hanya terhadap Mahkamah Konstitusi, tapi juga demokrasi, dinasti politik, bahkan kemudian menyandera proses kenegaraan yang akan berlangsung di 2024 nanti."

“Artinya apa, harus ada upaya untuk mengembalikan restoratif, ya, untuk menegakkan restorative justice di wilayah konstitusional untuk mengembalikan keadaan yang semula,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Zainal menyatakan, yang pertama perlu dilakukan adalah penjatuhan sanksi terhadap Anwar Usman.

Menurutnya, paman dari Gibran Rakabuming Raka itu tak hanya melakukan pelanggaran etis, tetapi sudah melanggar aturan perundang-undangan.

“Karena dia melanggar bukan hanya sekedar etis, saya kira melanggar aturan perundang-undangan," ujar Zainal.

"Bahkan kalau mau dilebarkan soal konflik kepentingan ada kemungkinan bisa menuju ke arah hal-hal yang lebih serius.”

“Misalnya kalau kita baca Undang-undang 28 Tahun 1999 soal penyelenggara negara yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, MK telah mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia capres-cawapres di mana putusan tersebut dianggap kontroversial.

Bahkan, dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar, karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan Gibran.

Sementara itu, diketahui MKMK menggelar rapat internal pada Senin (6/11/2023) hari ini.

Ketua Sekretariat MKMK, Fajar Laksono, mengatakan rapat tersebut digelar secara tertutup.

"Rapat internal tertutup. Jam 09.00," kata Fajar saat dihubungi Tribunnews.com, Senin.

Ia menjelaskan, melalui rapat tersebut akan dibahas sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik yang telah diperiksa sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menentukan putusan MKMK tekait dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim.

"Rapat MKMK dengan agenda pembahasan laporan dan pengambilan putusan," jelasnya.

Sejumlah pihak telah dilantik untuk mengisi MKMK, dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams.

Pembentukan MKMK dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelapor dan sembilan hakim konstitusi terlapor terkait dugan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim.

Hingga saat ini, MK telah menerima sebanyak 21 laporan terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. 

Kemudian, MKMK telah memeriksa semua pelapor dan para hakim terlapor.

Sebagai informasi, MKMK akan segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan batas usia capres-cawapres, Selasa (7/11/2023) besok.

Pembacaan putusan akan digelar tanggal 7 November 2023 karena tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti, apabila ada perubahan bakal capres atau cawapres

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami)