Prabowo Minta Buruh Tak Banyak Tuntut Upah, Serikat Pekerja Geram, Kubu Anies Bilang Tak Empati

“Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut.

"Harusnya Pak Prabowo mengajak para pekerja buruh duduk bersama untuk melakukan dialog, musyawarah mufakat untuk melakukan perundingan antara pengusaha dan pekerja jika pengusahanya itu rugi," harap Mirah.

Ia menilai, seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, buruh juga pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Ada banyak perusahaan yang untung maka Pak Prabowo seharusnya menyampaikan pesan juga agar berikan upah buruh secara layak dan adil. Itu yang harusnya disampaikan, tapi mungkin Pak Prabowo terbawa karena beliau juga kan pengusaha, jadi mungkin lupa atau bagaimana," tuturnya.

Tak Empati

Juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, menanggapi pernyataan Prabowo yang meminta buruh untuk tak selalu menuntut pengusaha menaikkan upah mereka, terutama ketika perusahaan tempat mereka bekerja sedang tidak untung.

Bagi Surya Tjandra, pernyataan tersebut memperlihatkan tidak ada empati kepada kehidupan para buruh.

Padahal menurutnya, buruh adalah kalangan yang paling rentan jatuh miskin.

“Mereka ini situasinya paling rentan, tertimpa situasi sedikit saja bisa langsung jatuh miskin. Padahal mereka inilah yang telah menjaga pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5 persen melalui konsumsi dan daya beli yang dimiliki meski terbatas," kata Surya melalui keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Menurut Surya, beberapa waktu terakhir adalah momen di mana tekanan terberat mendera para buruh dalam sejarah negeri ini.

Dia menyebutkan tekanan beruntun terhadap kaum buruh dimulai sejak pandemi Covid-19, yang berdampak PHK di segala sektor, hingga pada lahirnya UU Cipta Kerja yang mengancam keamanan kerja para buruh.

Sebab itu, lanjut mantan Wakil Menteri ATR/BPN ini, buruh harus dijaga daya belinya karena kontribusi mereka yang signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi agregat.

“Konsumsi agregat berkontribusi sebesar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah buruh di Indonesia relatif rendah dari total biaya produksi. Menurut hasil survei Bank Dunia, komponen gaji karyawan hanya 9-12 persen dari total biaya produksi," ucapnya.

Surya menambahkan, bahwa pendekatan pembangunan pemerintah saat ini, sebagaimana dibela Prabowo, justru mengeluarkan kelas menengah ini, termasuk buruh, dari perhatian.

Padahal, lanjut dia, upah layak bagi buruh adalah pintu masuk untuk mendorong percepatan peluang menuju Indonesia Emas 2024.

“Sampai saat ini, kita belum sungguh-sungguh berupaya memperbaiki indikator menjadi negara berpendapatan menengah atas, seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pendapatan," kata Surya.