Soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong Dukung Ganjar, Nusron Wahid: Becik Ketitik, Olo Ketoro

Di mana,  salah satunya berisi perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 

Baca juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, TPN Bantah, PDIP Persilakan Usut

Hasto pun mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal dugaan dokumen pakta integritas tersebut. 

"Ya diusut saja semuanya," kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Rapat mingguan TPN di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023). 

Hasto menegaskan, jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan oleh adanya pakta integritas. 

"Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," jelas Hasto. 

Respons Ganjar

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo merespons soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Adapun dalam Pakta Integritas tersebut, tercantum kesepakatan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Ganjar menyebut, dia tidak mengetahui hal tersebut.

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

Baca juga: Arsjad Rasjid Buka Suara Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ucap Ganjar, usai menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

"Itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

"Enggak lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar Pranowo.

Respons Mahfud MD

Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD membuka suara mengenai pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

"(Pakta integritas) Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan," kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023) siang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ungkapnya.