Poin-poin Pertemuan Jusuf Kalla dengan Ganjar, Singgung Netralitas hingga Sebut Nama Megawati

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN," ucap JK.

Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara pasti memiliki pilihan calon presidennya masing-masing. 

Meski demikian, menurutnya, ada tanggung jawab sebagai pejabat harus bersikap netral.

"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silahkan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," ungkap JK.

3. Rapor Merah Penegakan Hukum di Indonesia

Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dahulu Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Tetapi, saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Jusuf Kalla lantas menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan."

"Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu lantas menyatakan, apabila ingin menyambut Indonesia Emas 2045 ada syarat yang mesti dipenuhi.

Syarat itu ialah berlaku adil dan berlaku netral.

Apabila tidak, maka menurutnya Indonesia akan mengalami masalah.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi," ucap JK.