Serangan Terhadap Jokowi Kian Tajam, Disentil Seperti Orde Baru Hingga Disebut Cawe-cawe Kasus E-KTP

Menurutnya, istilah petugas partai tersebut merupakan akar masalah dari retaknya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

Menurutnya, selama ini istilah tersebut disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer Jokowi.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan.

"Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi, meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya, ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons soal pernyataan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Dia mengatakan bahwa tidak mengurusi pernyataan FX Rudy

"Sudahlah orang kayak begitu enggak usah diurusi. Sudah," kata Kaesang di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (1/12/2023).

3. Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Cawe-cawe Kasus E-KTP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Saat itu, Setya Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” lanjut Agus.

Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus.

Agus lantas diminta masuk ke Istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid.

Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah.

Dirinyapun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi.

Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov disetop KPK.

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’,” tutur Agus.

“Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjut Agus.

Pengakuan Agus pun diamini eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang 'Pak Saut, kemarin saya dimarahin (presiden), 'hentikan' kalimatnya begitu," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).

Untuk diketahui, pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

Pimpinan dan pegawai KPK menyatakan keberatan terhadap revisi dimaksud.

Namun, berbagai protes mereka tidak didengar hingga akhirnya perubahan kedua UU KPK disahkan.

Saut menduga sikap lima pimpinan KPK terhadap kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto, sudah diketahui Jokowi.

Menurut Saut, tiga pimpinan KPK menyetujui penyidikan kasus tersebut sementara dua lainnya menolak.

"Dalam pikiran kotor aku pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahu lah Anda yang 2 siapa, yang 3 siapa. Jadi, mungkin dia (presiden) dengar-dengar dan panggil saja. Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahu lah kenapa (Agus Rahardjo) dipanggil sendirian," kata Saut.

Saut mengapresiasi sikap bijak Agus yang melawan permintaan presiden untuk menghentikan penanganan kasus e-KTP.

"Sebagai pimpinan, aku nilai dia (Agus Rahardjo) bijak lah dia ke sana (istana), tapi aku rasa dia punya feeling itu arahnya ke mana," tutur Saut.

"Kalau pak Agus bisa dipengaruhi, berubah tuh skorsnya dari 3-2. Tapi, kan sudah ada tanda tangan Sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)," imbuhnya.

Terpisah, pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara terkait pengakuan Eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang sempat dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

Agus dalam acara di salah satu stasiun televisi swasta mengaku pernah dipanggil Jokowi yang sedang dalam kondisi marah untuk menghentikan kasus e-KTP yang telah disidik KPK.

Terkait hal tersebut, Ari mengatakan bahwa tidak ada agenda pertemuan antara Presiden dengan Agus Rahardjo membahas soal penghentian kasus e-KTP.

"Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden," kata Ari saat dihubungi, Jumat, (1/12/2023).

Ari mengatakan saat Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Presiden secara tegas agar proses hukum diikuti dengan baik.

"Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP Elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik," katanya

Menurut Ari pada kenyataannya, proses hukum Setya Novanto di KPK terus berjalan. Kasus e-KTP disidangkan di pengadilan dan Novanto di vonis 15 tahun penjara.

"Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," katanya.

Ari pun menyinggung revisi UU KPK yang menuai kontroversi pada tahun 2019 lalu. Undang-undang tersebut direvisi atas inisiatif DPR bukan pemerintah.

"Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto," ucapnya.

4. Ganjar beri rapor merah soal penegakan hukum era Jokowi

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum era Jokowi disebabkan karena kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

Jokowi memang belum merespons kritik Ganjar di atas, namun Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai pernyataan Ganjar Pranowo hanya memberi nilai 5 untuk kualitas hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah terus menghormati dan mendukung setiap proses hukum yang berjalan sesuai koridor dari setiap lembaga.

“Ya kita negara hukum, sudah jelas dalam konstitusi kita semua warga Negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan tidak pandang bulu, siapapun sama kedudukan dalam hukum dan pemeritnahan dan proses hukum berjalan, seperti sering ditegaskan Bapak Presiden,” ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (24/11/2023).

5. Ganjar kritik pembangunan sektor ekonomi maritim

Dalam sebuah acara dengan 100 ekonom, belum lama ini, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir.

Ganjar memaparkan sejumlah visi dan misi dan menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang, termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim.

Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menanyakan kepada Ganjar mengenai mandegnya misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan mandegnya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim.

Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berdasar land based.

"Maritim 10 tahun gak berubah? ya ga niat pak. Mau pake alasan apa lagi? masih land based. Kenapa bikin jalan tapi ga buat transportasi laut? sehingga yang terjadi waktu saya di DPR, itu temen2 dari Maluku itu diminta ada otonomi khusus suntuk wilayah kepulauan," tutur Ganjar dalam acara tersebut.

Presiden Joko Widodo pun buka suara soal kritik Ganjar tersebut.

Jokowi bilang, pembangunan sektor maritim tidak hanya berfokus di satu persoalan. Menurutnya, pembangunan maritim mencakup banyak urusan, mulai dari nelayan hingga biota laut.

"Ya pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam kita ini kan, bukan hanya urusan ikan. (Ada) urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut, minyak di dalam laut," kata Jokowi usai meresmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).

Jokowi menyatakan, sumber kekayaan alam dan laut di Indonesia sangat luas.

Pasalnya, sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut.

"Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede, (tapi) gede sekali. Belum nanti budaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki. Ini juga sebuah potensi yang besar," tutur dia.

Karenanya, lanjut Jokowi, pembangunan ekonomi maritim di Tanah Air memerlukan manajemen lapangan yang baik

Selain itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap sumber daya manusia di sektor ini, seperti nelayan, agar memiliki kemampuan yang lebih mumpuni.

"Memperbaiki skill (kemampuan) nelayan, untuk misalnya rumput laut, me-manage dengan manajemen-manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, bisa masuk ke supply chain (rantai pasokan) nasional, bisa masuk ke supply chain global," jelas Kepala Negara.

6. Anies Baswedan kritik pembangunan IKN

Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan meyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi di antaranya pembangunan Ibuk Kota Negara (IKN) Nusantara dan Program Food Estate.

Terkait pembangunan IKN, Anies Baswedan mengatakan proyek tersebut menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) dilansir dari kompas.com.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Dalam kesempatan lain, Anies mengatakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan.

Sehingga, pembangunan tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.

"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies, usai menghadiri acara Kick Off Kampanye Nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/2023).

Anies mengungkapkan keinginannya agar muncul kesetaraan kesempatan bagi setiap daerah untuk wilayahnya dibangun.

Menurutnya, jika pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi, maka akan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," ucapnya.

Hal itu, kata Anies, merupakan satu di antara visinya untuk maju di 2024.

"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah indonesia," ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di tanah air.

Menurut Jokowi, saat ini perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 58 persen PDB nasional.

“Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia, semuanya, semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi," kata Jokowi saat Groundbreaking Hotel Nusantara, di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9).

"Dari yang dulunya kita Jawa-sentris, kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,” sambungnya.

7. Anies Baswedan kritik program food estate era Jokowi

Anies mengatakan pendekatan food estate bakal diubah menjadi pendekatan contract farming dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Menurut dia, wilayah pertanian tersebar di seluruh Indonesia dan petani-petani pun sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi.

Tentu keberadaan para petani tersebut tidak boleh ditinggalkan.

"Kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka karena itu pendekatan yang mau kami lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta," kata Anies dalam kegiatan Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang diinisiasi WALHI di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu (25/11/2023).

“DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat,” ujarnya.

Dengan begitu, petani akan memiliki akses dan meningkatkan produksinya

“Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya,” ujarnya.

Anies juga mengkritik selama ini program Food Estate memiliki banyak kelemahan mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisamerusak ekologi.

Pembuatan sentral food estate pun justru berbasis korporasi, di mana yang mengerjakan justru korporasi-korporasi dari Jakarta.

Sementara, petani-petani yang ada di seluruh Indonesia tidak mendapatkan fokus pertanian.

“Jadi, kami ingin petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Koperasi-koperasi diperkuat, contract farming dikerjakan sehingga mereka punya kepastian pembeli. Dan pemerintah membantu pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, efisiensi sehingga arahnya begitu. Sehingga, pada ujungnya mereka semua bisa sejahtera,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi penjelasan panjang lebar mengenai food estate usai programnya tersebut dikritik sebagai kejahatan lingkungan.

Jokowi mengatakan, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan.

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terkait krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Jokowi memaparkan, gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara.

Dia mengatakan harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini.

"Gula, beras, setelah India stop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," tuturnya.
Menurut Jokowi, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor ketika melimpah apabila negara lain membutuhkan.

Jokowi pun mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan.

"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," ucap Jokowi.

"Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," imbuh dia.

8. Anies Baswedan Kritik Soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Dalam sebuah kesempatan, Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional (PSN) menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.

Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.

Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.

Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," kata dia.

Hal itu kemudian ditanggapi Jokowi dalam sebuah kesempatan ketika ditanyai awak media di Istana Negara.

Seketika ekspresi wajah Presiden Jokowi pun cemberut dengan mengerutkan dahinya.

Jokowi pun meminta Anies Baswedan untuk menunjuk langsung proyek yang dimaksud dan siapa sosok yang menitipnya.

“Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang nitip siapa,” kata Jokowi singkat. (Tribunnews.com/ kompas.com)