Rabu, 19 November 2025

Pilpres 2024

Catatan Pengamat Kebijakan Publik untik Implementasi KTP Sakti

Agus Pambagio mengatakan, kebijakan Kartu Tanda Penduduk Sakti sangat mungkin dilakukan karena sudah ada Peraturan Presiden 39 No.2019

KOMPAS.com / Akbar Bhayu Tamtomo
ILUSTRASI KTP 

“Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” lanjutnya.

Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat, tidak sekadar untuk program bansos.

"Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program pemerintah. Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh Termasuk kebutuhan utk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” tambahnya

Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi.

“Perlu effort besar untuk mengintegrasikan data NIK termasuk system dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya," tegasnya.

Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah.

“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” paparnya.

Misi 3 Cawapres

Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggagas soal slepetnomic di akhir debat.

Cak Imin mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan aturan ‘main’ yang adil. Terutama, keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Beri Closing Statement Debat, Mahfud Pamerkan Program Unggulan senilai Rp2,5 Triliun selama 5 Tahun

“Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomic sebagai solusi ekonomi kita, segala ketidakadilan kita slepet,” kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Jika terpilih, Cak Imin memastikan akan ‘slepet’ proyek yang menggunakan anggaran jumbo tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu, Cak Imin ingin ada perubahan-perupayaan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia.

“Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis, harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama,” tutur Cak Imin.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved