CSIS: Isu Rivalitas AS-Tiongkok Hingga Pembenahan Instrumen Diplomasi Hilang Dalam Debat Capres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS Indonesia Lina Alexandra mencatat setidaknya ada dua hal penting yang luput dalam pembahasan debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.

Pertama, kata dia, adalah terkait strategi politik luar negeri Indonesia menghadapi rivalitas kekuatan-kekuatan besar dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Media Briefing bertajuk Menanggapi Debat Ketiga Capres-Cawapres dan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di kanal Youtube CSIS Indonesia pada Senin (8/1/2024).

"Tidak ada satu paslon pun yang sejak awal langsung menyebutkan mengenai tantangan global terbesar yang harus dihadapi oleh Indonesia, yaitu meningkatnya atau semakin intensifnya rivalitas di antara kekuatan-kekuatan super power dunia khususnya AS dan Tiongkok," kata dia.

"Dan bagaimana kebijakan luar negeri akan diambil atau diarahkan untuk mengantisipasi dampak dari rivalitas tersebut yang tentunya akan merambah pada bidang-bidang lain selain konflik militer, yaitu persaingan dalam bidang teknologi, energi dan sebagainya. Itu yang hilang," sambung dia.

Baca juga: Sosok Grace Natalie dan Isyana, Pendukung Prabowo yang Disorot Karena Hampiri Moderator Debat Capres

Ia mencontohkan meski capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan melakukan redefinisi politik bebas-aktif Indonesia.

Namun, demikian gagasan Ganjar lepas dari konteksnya karena tidak menyebutkan tentang rivalitas tersebut.

Padahal, kata dia, doktrin atau prinsip bebas-aktif tersebut menjadi relevan dalam konteks tantangan meningkatnya rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Hal kedua yang menurutnya juga luput dibicarkaan dalam debat semalam adalah tidak ada paslon yang secara sepesifik berani mengangkat pentingnya pembenahan instrumen diplomasi Indonesia.

Baca juga: Soal Debat Capres: Jokowi Lempar Kritik,TPN Ganjar-Mahfud Ungkit Prabowo Serang Anies

Misalnya, lanjut dia, efektifitas struktur Kementerian Luar Negeri, dan jumlah sebaran perwakilan Indonesia di Luar Negeri seperti KBRI, konsulat, dan sebagainya sebagai ujung tombak diplomasi dalam mendukung upaya diplomasi Indonesia.

Termasuk juga, lanjut dia, perihal alokasi pembiayaan untuk mendukung diplomasi Indonesia dan pengembangan atau penguatan sumber daya manusia yang ada.

Padahal, menurutnya hal itu penting sekali untuk memperkuat upaya-upaya diplomasi di Indonesia.

"Bahkan misalnya tidak ada yang mengangkat soal gender mainstreaming ya. Gender mainstreaming (pengarusutamaam gender) dalam hal ini misalnya bagaimana diplomat-diplomat senior perempuan yang punya potensi diberikan ruang bekerja yang lebih luas," kata dia.

"Jadi gender mainstreaming tapi juga merit based (berbasia merit). Tidak ada satu paslon pun yang menyebutkan mengenai isu perempuan dan diplomasi ini," sambung dia.