Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Ma'ruf Amin: Aturannya Boleh, Urusan Publik Setuju atau Tidak

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memberikan tanggapan soal polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon dalam Pemilu.

Menanggapi polemik pernyataan Jokowi ini, Ma'ruf Amin mengaku akan bersikap netral.

Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tak ada yang boleh mengetahuinya.

Yang jelas siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkannya saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Lebih lanjut Ma'ruf menuturkan, secara aturan memang diperbolehkan untuk presiden ikut berkampanye.

Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua pada publik.

"Saya kira soal (pernyataan) presiden, saya kira sudah jelas ya."

"Aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah silakan saja nanti urusannya itu publik saja," kata Ma'ruf, dilansir WartakotaLive.com, Kamis (25/1/2024).

Namun Ma'ruf menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun.

"Tapi saya, sudah, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang saya netral."

"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," imbuh Ma'ruf.

Baca juga: CALS Minta Jokowi Cabut Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye

Terkait pendapatnya ini, ia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan presiden.

Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal.

"Ini bukan perbedaan dengan presdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti," tegas Ma'ruf.

Baca juga: VIDEO EKSKLUSIF Akademisi: Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Rusak Sendi-sendi Negara

Pernyataan Presiden Jokowi soal Keberpihakan Dinilai Merusak Demokrasi

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dalam pemilihan presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, dinilai sebagai pernyataan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi elektoral secara mendasar.