Dorong Hak Angket di DPR, Menteri PDI Perjuangan Diprediksi Angkat Kaki usai Hasil Pemilu Diumumkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.

Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

Menurutnya, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR.

Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

PDIP diprediksi cabut dari kabinet usai hasil Pemilu 2024 diumumkan

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini PDIP akan keluar dari Kabinet Indonesia Maju pasca berakhirnya Pemilu 2024, bulan Maret mendatang.

"Terkait dengan PDIP besar dugaan saya mereka akan menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju pasca hasil Pemilu 2024 keluar," kata Ray kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Ray meyakini langkah PDIP itu lebih baik agar total misalnya berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi tidak lagi main dua kaki.

"Kalau main dua kaki malah menenggelamkan DPIP sendiri. Dan membuat Presiden Jokowi 'menekuk' PDIP," sambungnya.

Atas hal itu Ray menegaskan PDIP memang lebih baik keluar dari Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Apalagi kalau mendorong angket di DPR. Lebih tidak relevan lagi mereka di kursi kabinet. Dengan begitu kita juga memiliki kejelasan politik. Tiba-tiba bikin angkat tapi di kabinet. Itu tidak tepat," jelasnya.

Menurutnya, jika hal itu dilakukan oleh PDIP. Bisa saja diikuti oleh manteri-menteri lainnya non partai politik.

"Langkah itu mana tahu akan memberikan inspirasi terhadap menteri-menteri non parpol yang merasa jengah terhadap praktik-partai politik yang makin tidak bermoral ini. Bisa jadi Sri Mulyani, Basuki, Retno akan melakukan langkah yang sama," tegasnya.

Dilarang Megawati