Pilpres 2024
Reaksi Gibran soal PDIP Khilaf Usung Dirinya sebagai Wali Kota Solo: Mohon Maaf Pak Hasto
Reaksi Gibran soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku khilaf mencalonkan dirinya sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku khilaf karena telah mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto.
“Ya, terima kasih, Pak Hasto. Mohon maaf, Pak Hasto,” ujar Gibran saat ditemui di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2024) malam, dilansir TribunSolo.com.
Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya biasa berbohong.
Di mana Hasto mengungkit momen ketika Wali Kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar 19 Mei 2023 lalu.
Saat itu, Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan (Menhan).
Dan ketika diminta klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat pada keputusan partai.
Namun, pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.
Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf.
“Mohon maaf Pak Hasto. Terima kasih. Pak Hasto paling oke,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto mengatakan saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan Presiden Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.
Baca juga: Hasto Kristiyanto Sentil soal Nepotisme hingga Eks Ajudan Jokowi Maju Pilkada Boyolali
"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).
Namun, pihaknya kemudian menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.
Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.
"Ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," terangnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.