Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, November Mulai Coblosan

Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati memberikan komentar.

Nisa mengatakan, aturan tersebut sudah ada dalam Pasal 71 Undang-undang Pilkada.

"Bahwa petahana yang maju kembali itu dilarang menggunakan kewenangan program kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan," kata Nisa dalam diskusi daring, Senin (1/4/2024).

Nisa lantas menjelaskan, dalam Undang-Undang Pilkada, sebetulnya itu sudah diatur selama enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah, yakni sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai penetapan calon terpilih.

"Waktunya sebetulnya panjang diatur di Undang-Undang Pilkada. Sekarang kemudian adalah bagaimana pengawasannya," tegasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar)