Ari Yusuf Amir Tuding Apa yang Disampaikan Menteri Jokowi di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan

Dilanjutkan Ari, perlu diingat penerima bansos adalah masyarakat miskin dan bansos efektif untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana.

Karena itu, setidaknya ada 2 potensi implikasi negatif penggunaan bansos ountuk meningkatan perolehan suara. 

Pertama yakni upaya pengentasan kemiskinan tidak akan maksimal karena dampak dari bansos terhadap probabilitas kemenangan tergantung dari jumlah orang miskin. Kedua, tidak terciptanya persaingan elektoral yang sehat karena kandidat petahana/yang didukung petahana mendapatkan keuntungan akibat dukungan kebijakan bansos oportunistik. 

“Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung oleh petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya yang jauh lebih competent. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia di masa yang akan datang jika hal ini terjadi," pungkas dia. 

Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.

Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang Pilpres.

"Sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Dia mengaku beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah.

"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun.

Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.

"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver," ucap Muhadjir.

Muhadjir meyakini Jokowi rutin melakukan kunjungan ke daerah karena alasan pembangunan.

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," ungkapnya.