Pilpres 2024
Paslon 02 Diuntungkan Bansos, 4 Menteri Pasang Badan di Sidang Pilpres MK, El Nino Disalahkan
Bahkan, untuk pembuktian hal tersebut, majelis hakim MK mengabulkan permintaan pihak 01 dan 03 untuk menghadirkan empat menteri Jokowi sebagai saksi
Penulis:
Abdul Qodir
Editor:
Acos Abdul Qodir
Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir, kecuali pada 2023.
Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.
Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga membantah adanya automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian yang diblokir untuk perlindungan sosial dalam hal ini bansos pada awal tahun 2024.
Ia menegaskan, automatic adjustment tidak pernah dilakukan untuk membiayai bansos.
"Muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos, saya tegaskan tidak," tandasnya.
Tri Rismaharini Jelaskan Anggaran hingga soal Jarang Turun
Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendapat kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di sidang MK ini.
Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial, terutama soal anggaran terkait bansos.
Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.
Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) di antaranya untuk belanja bansos.
Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.
Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.
"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.
Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.
Dalam kesempatan sidang ini, Risma juga menjelaskan alasan dirinya tak terlihat membagikan bansos pada masa kampanye Pemilu 2024.
Risma menjelaskan dirinya ikut turun membagikan bansos jika terdapat masalah sengketa bansos.
"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi," kata Risma.
"Jadi, kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin bapak (tanya) itu. itu memang orangnya harus saya tolong," sambung dia.
(Tribunnews.com/tim)
sengketa hasil Pilpres 2024
bansos
Pilpres 2024
Menteri Jokowi
Jokowi
Prabowo
Gibran
Mahkamah Konstitusi
Sri Mulyani
Airlangga Hartarto
Tri Rismaharini
Muhadjir Effendy
Anies Baswedan
Ganjar Pranowo
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.