Tak Gubris Revisi UU Pilkada Versi DPR, KPU Tegaskan akan Ikuti UU Pilkada sesuai Putusan MK

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memberikan tanggapannya soal DPR yang mencoba menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Pilkada melalui rapat Badan Legislasi (Baleg) yang digelar pada Rabu (21/8/2024).

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan, terkait aturan Pilkada, KPU akan menggunakan Putusan MK dan tidak menggunakan RUU Pilkada hasil rapat Baleg DPR.

Kini KPU pun dalam proses menindaklanjuti Putusan MK tentang UU Pilkada tersebut.

"Kami sampaikan, kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK."

"Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan MK, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan MK," kata Afif dilansir Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, Afif menjelaskan, untuk menindaklanjuti Putusan MK ke Peraturan KPU (PKPU), KPU harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR.

Meski demikian, Afif menekankan konsultasi ke DPR ini hanya sekedar bentuk tertib prosedur bagi KPU.

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU.

Namun pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutus hasil rapat konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU.

"Kenapa ini (konsultasi) kami lakukan, kami punya pengalaman dulu ada putusan MK dalam proses pilpres, putusan 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal."

"Selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir."

Baca juga: Merangsek Masuk Halaman Gedung DPR, Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada Diadang Hingga Dikejar Polisi

"Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang disampaikan teman-teman ke khalayak, masyarakat pemilih, dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi ini semata-mata tertib prosedur sebagimana pengalaman yang kita alami," jelas Afif.

Adapun permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan MK soal UU Pilkada ini sudah dilayangkan KPU sejak Rabu (21/8/2024).

Kemudian pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024 nanti.

Pimpinan DPR Bakal Gelar Rapat Bamus, Agendakan Kembali Rapat Paripurna Pengesahan UU Pilkada

DPR RI memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan RUU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.