Anomali Pilkada Banjarbaru 2024: Suara Tidak Sah Unggul, Warga Sisipkan Surat Kaleng saat Mencoblos

TRIBUNNEWS.com - Anomali terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebab, dalam Pilkada Banjarbaru 2024, suara tidak sah unggul dibandingkan suara sah.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru berdasarkan penghitungan form C1 per Jumat (29/11/2024), suara tidak sah mencapai 78.322, hampir dua kali lipat suara sah.

Sementara, suara sah yang diperoleh pasangan calon (paslon), Lisa-Wartono sebanyak 36.165.

Jumlah suara tidak sah ini disebabkan warga setempat yang kecewa buntut KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut dua, Aditya Mufti-Said Abdullah, dan tak menetapkan mekanisme kotak kosong.

Sebagai informasi, Pilkada Banjarbaru 2024 diikuti oleh dua paslon, Lisa-Wartono dan Aditya-Said.

Saat pencoblosan pada Rabu (27/11/2024), banyak surat kaleng disisipkan pada surat suara.

Baca juga:  Beda Nasib 16 Artis Ikut Pilkada, Kris Dayanti Terima Kekalahan, Sahrul Gunawan Masih Klaim Menang

Tak sedikit juga yang mencoret surat suara sebagai bentuk protes.

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Guntung Paikat, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menemukan surat kaleng berisikan ketidakpercayaan warga Banjarbaru kepada penyelenggara pemilu.

Terkait hal itu, anggota KPPS TPS 01 Guntung Paikat, Widy Sulistyowati, akan melaporkan ke pihak terkiat.

"Kemungkinan besar kami akan berkoordinasi dengan PPS kelurahan untuk melaporkan temuan surat kaleng ini," kata Widy, Rabu, dikutip dari Kompas.com.

"Namanya suara dari masyarakat, jadi perlu kami sampaikan juga kepada PPS kelurahan," imbuh dia.

Petugas KPPS di TPS 01 Bangkal juga menemukan surat suara yang dicoret dengan tulisan "KPU Mafia" dan "Masyarakat Berhak Memilih".

Duduk Perkara

Pada 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru resmi membatalkan pencalonan pasangan Aditya Mufti-Said Abdullah.

Ketua KPU Kota Banjarbaru, Dahtiar, mengungkapkan pembatalan pencalonan Aditya-Said disebabkan pelanggaran administratif Pasal 71 ayat (3) Jo. Ayat (5) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini, kata Dahtiar, sesuai rekomendasi yang telah dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami juga melihat adanya pemenuhan unsur dari data dan bukti-bukti dalam rekomendasi tersebut, sehingga mengeluarkan keputusan pembatalan (pencalonan) ini," jelas Dahtiar, Jumat (1/11/2024), dikutip dari BanjarmasinPost.co.id.

Diketahui, pelanggaran administratif yang dimaksud adalah penggunaan tagline JUARA oleh pasangan Aditya-Said pada Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

JUARA sendiri merupakan akronim dari Maju, Agamis, dan Sejahtera. Tagline ini digunakan Aditya bersama Wartono di Pilkada sebelumnya.

Atas hal itu, Wartono melaporkan pasangan Aditya-Said ke Bawaslu Kalsel pada 21 Oktober 2024.

Ada enam pokok laporan yang dilayangkan Wartono kepada Bawaslu Kalsel. Namun, hanya dua yang dianggap terpenuhi berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait.

Baca juga: Profil Singkat 5 Calon Gubernur dari Demokrat yang Terpilih di Pilkada 2024 Versi Quick Count

Bawaslu Kalsel sempat melakukan proses kajian selama lima hari, dengan memintai keterangan dan klarifikasi terhadap 35 orang terkait.

Mereka terdiri dari pelapor, terlapor, saksi fakta, saksi ahli yang dihadirkan terlapor satu orang, dan saksi ahli yang dihadirkan Bawaslu Kalsel.

Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu Kalsel menilai adanya unsur penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kota Banjarbaru sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada.

Dalam Pasal 71 Ayat (5) UU Pilkada menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada 28 Oktober 2024, Bawaslu Kalsel mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kalsel.

Kemudian KPU Kalsel menindaklanjutinya dengan rekomendasi ke KPU Banjarbaru.

Pada 31 Oktober 2024, Surat Keputusan (SK) KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 menyatakan pembatalan terhadap status pasangan calon Aditya-Said sebagai peserta Pilkada setempat.

Tak Ada Mekanisme Kotak Kosong

Pasca-diskualifikasi terhadap pasangan Aditya Mufti-Said Abdullah, KPU Kota Banjarbaru tak menggunakan mekanisme kotak kosong.

KPU Kota Banjarbaru menetapkan, apabila pemilih mencoblos paslon Aidtya-Said, maka suara dianggap tak sah.

Hal ini disinyalir untuk mengupayakan kemenangan Lisa-Wartono.

Sebab, apabila tak menggunakan mekanisme kotak kosong, Lisa-Wartono bakal dinyatakan sebagai pemenang, berapapun suara yang masuk.

Padahal, apabila menggunakan mekanisme kotak kosong, paslon tunggal harus meraih suara sah sebanyak 50 persen untuk memenangkan Pilkada.

Aturan KPU Kota Banjarbaru ini pun dianggap menjadikan persaingan Pilkada 2024 menjadi tak relevan.

Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul KPU Banjarbaru Batalkan Pencalonan Aditya-Said Abdullah , Ini Alasannya

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, BanjarmasinPost.co.id/Muhammad Rahmadi/Muhammad Syaiful Riki, Kompas.com/Andi Muhammad Haswar)