Polemik 'Partai Cokelat' di Pilkada 2024: Dibantah Jokowi, Gerindra hingga Demokrat, MKD Sikapi

TRIBUNNEWS.COM - Isu intervensi 'Partai Cokelat' mewarnai jalannya Pilkada Serentak 2024. 

Partai Cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. 

Isu ini semakin menyeruak setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyuarakan dugaan kecurangan Pilkada 2024 akibat pengerahan Partai Cokelat, khusunya di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara. 

Menurut klaim PDIP, Partai Cokelat ini dikerahkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk Pilkada 2024. 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi, PJ (penjabat) Kepala Daerah, dan "Partai Cokelat" sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di pilkada serentak.

PDIP menuding ketiga elemen ini melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukungnya.

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti." 

"Ini adalah perpaduan dari tiga aspek: ambisi Jokowi, gerakan Partai Cokelat, dan PJ Kepala Daerah. Ini menjadi kejahatan terhadap demokrasi," kata Hasto Kristiyanto dalam konfrensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (28/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki "Kandang Banteng" kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024

Ia lebih memilih menyebut Jawa Tengah adalah kandang bantuan sosial (bansos) dan kandang parcok (partai cokelat). 

Deddy Sitorus juga menyebut bahwa pelanggaran Pilkada 2024 bahkan Pilpres 2024 adalah manifestasi dari budaya politik yang oleh partainya disebut Jokowisme. 

Baca juga: Jokowi Tantang Buktikan Tudingan soal Partai Cokelat untuk Pilkada 2024: Jangan Hanya Tuduhan

Budaya Jokowisme itu menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu, termasuk pelibatan aparat kepolisian. 

Isu itu kemudian dibantah langsung oleh Jokowi dan Gerindra. 

Jokowi: Jangan Hanya Tuduhan 

Jokowi yang dinilai sebagai aktor pengerahan Partai Cokelat itu pun meminta agar pihak yang menudingnya itu membuktikannya. 

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," ujar Jokowi di Masjid Raya Medan, Jumat (29/11/2024).

Jokowi meminta tudingan terkait pengerahan terhadap kepolisian pada Pilgub Jawa Tengah agar dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu maupun ke MK.

Sebab, semua proses Pilkada Jateng ada mekanismenya. 

"Dilaporkan ke Bawaslu kan ada mekanismenya atau dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," tambahnya.

Dibantah Gerindra dan Demokrat  

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman membantah soal intervensi Partai Cokelat di Pilkada 2024. 

Habiburokhman mengatakan, jika memang ada pengerahan aparat negara atau aparat kepolisian di Pilkada bisa langsung dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ya silahkan saja dilaporkan ke Bawaslu, kan kita tahu mekanismenya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya regulasinya itu 2,5 persen kalau gak salah ya," kata Habiburokhman, Jumat (29/11/2024).

Meski demikian, Ketua Komisi III DPR RI tersebut menegaskan kalau kerja kemenangan pihaknya di Jawa Tengah dan Sumatera Utara sudah terhormat.

"Ini kami terbuka saja ya, yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat, terutama salah satu di antaranya dari Sumatera Utara," katanya. 

Atas hal itu, Habiburokhman menegaskan tidak ada peran dari aparat manapun termasuk yang dijuluki Partai Cokelat di dua Pilkada tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. 

Hinca, kata Habiburokhman, menyatakan bahwa tidak ada peran tersebut.

"Ini kami terbuka saja ya, yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat, terutama salah satu di antaranya dari Sumatera Utara," kata dia.

Atas hal itu, Habiburokhman menegaskan tidak ada peran dari aparat manapun termasuk yang dijuluki Partai Cokelat di dua Pilkada tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. 

"Ya Pak Hinca ya, alhamdulillah ini Pak Hinca sini dong, Pak hinca. Ngomong juga, Sumatera Utara gimana Pak?" kata Habiburokhman.

"Alhamdulillah. Gak ada kecurangan gak? Gak ada partai-partai coklat gitu kan? Gak ada itu semua," sambung Hinca.

MKD Bakal Panggil Anggota yang Terlibat 

Di sisi lain, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.

"Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa," kata Nazaruddin, Sabtu (30/11/2024) dikutip dari Kompas.com.

Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.

Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.

“Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya.'

"Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujarnya. 

(Tribunnews.com/Milani/Rizki Sandi) (Kompas.com)