Jokowi: KJS Lebih Baik Dibanding Jamkesda
Joko Widodo mengklaim bahwa program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat (KJS) lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya
Editor:
Gusti Sawabi
lihat foto
Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo
Tribunnews.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengklaim bahwa program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat (KJS) lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya yang menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jamkesda dan Keluarga Miskin (Gakin). Namun, untuk sistem Indonesian Cases Basic Grups (INACBG's) perlu dukungan dari rumah sakit-rumah sakit baik swasta maupu negeri.
"(Jamkesda dan Gakin) Itu cara-cara ruwet yang masayarakat ga ada yang mengakses. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkan aja bingung," kata pria yang akrab disapa Jokowi kepada wartawan di Lemhannas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Jokowi menjelaskan bahwa sistem KJS ini sangat menyederhanakan masyarakat dalam membantu proses pelayanan kesehatan yang diberikan Pemprov DKI. Pasalnya, dengan menyerahkan KTP DKI Jakarta serta Kartu Keluarga, masyarakat bisa mendapatkan KJS.
"(KJS) Sistem ini kita menyederhanakan agar masyarakat dapat layanan kesehatan secara mudah. Dan itu terbukti membeludak tadi, dan itu yang harus dibenahi," kata Jokowi.
Kemudian, mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan bahwa permasalahan dari sistem KJS ini adalah belum adanya dukungan dari rumah sakit baik sarana maupun prasarana. Oleh sebab itu, Jokowi akan segera mengajak rumah sakit untuk mendukung sistem KJS.
"Ya memang sharusnya semua rumah sakit mmpunyai tanggung jawab sesuai kemanusiaan, punya tnggung jwab itu. Jadi hanya gara-gara masalah berkaitan dengan untung dan rugi tau-tau mundur," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, seharusnya munduranya 16 rumah sakit swasta itu perlu adanya komunikasi dengan dirinya. Pasalnya, segala masalah harus dibicarakan agar tahu solusinya.
"Mestinya berbicara terlebih dahulu dan menyampaikan real apa keinginan mereka, kemudian yang berkaitan dengan ekonomi, sisi untung dan rugi, kalau punya rasa sosial kemanusiaan terhadap warga yang tidak mampu," tukasnya.
Jokowi menegaskan bahwa KJS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan mati-matian untuk tetap menerapkan sistem KJS itu. Hal ini dikarenakan lonjakan pasien yang terjadi hingga 500 ribu pasien.
"Yang paling penting menurut saya, KJS itu sangat diperlukan masyarakat untuk kepentingan msyarakat, dengan cara apapun akan saya lakukan agar ini tetap brjalan, karena dibutuhkan. Tapi jangan ada yang coba-coba mnghambat dengan cara-cara apapun," pungkasnya.
Menurut Jokowi Pemprov DKI Jakarta tidak akan menaikkan premi Rp. 23 ribu yang diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, premi tersebut sudah tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Pusat hanya memberikan Rp.15 ribu. Hal ini dilakukan karena KJS dijadikan proyek percontohan untuk jaminan sosial nasional.
"Semuanya harus hati-hati melakukan ini. Kalau nanti ini terlalu tinggi, angkanya, rupiahnya, preminya, nanti nasional juga akan ikut gitu loh. Ini saling kait mengkait. Ini 23 ribu udah diatas nasional, itungan di Kemenkes," tuntasnya. (M17)
