DR Mahatir Mohamad di UBK Ungkap Jenis Masyarakat yang Tak Mungkin Capai Kesejahteraan
Apabila rakyat menerima sogokan dalam proses pemilihan, maka masyarakat sebenarnya akan kehilangan kekuasaan dan kebaikan demokrasi.
Editor:
Robertus Rimawan
lihat foto
"Kalau sesuatu masyarakat itu tidak melawan rasuah (korupsi), maka masyarakat itu tidak akan berjaya."
"Hari ini kita lihat ada negara-negara maju, kemajuannya cemerlang, tapi ada negara demokratik, tapi tidak dapat maju."
"Semua ini bergantung pada budaya masyarakat, apa nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat."
"Disiplin, tidak mengikuti nafsu, maka masyarakat akan cepat berjaya. Tetapi kalau mereka tidak bergantung pada nilai-nilai mulia, maka mustahil masyarakat itu akan berjaya," ungkap Mahathir.
Kalau masyarakat sanggup membedakan mana yang baik dan buruk, dan sanggup mengganti dengan yan baik, Mahathir yakin masyarakat itu akan jadi maju.
"Tidak ada yang kekal dalam kehidupan manusia. Kita semua tahu, tentang amanah, disiplin. Ini adalah nilai-nilai yang baik yang bisa menjayakan kita," katanya.
Mahathir mengingatkan, bila masyarakat mengizinkan dan menganggap rasuah sebagai hal biasa, maka pemimpinnya juga akan terlibat rasuah.
"Rasuah (korupsi) adalah amalan yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila disogok walaupun sedikit, berarti rakyat menjual kuasa, pemimpinnya juga hasil rasuah, rakyatlah yang akan menderita," tegas Mahathir.
Sementara itu, saat menyampaikan sambutan Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa ideologi negara Indonesia sudah ditukar dengan budaya baru melalui globalisasi dan demokrasi liberal.
Hal ini terjadi di bawah rezim kapitalisme yang sangat sentralistik dan totalitarian.
"Sebagaimana kita ketahui, sebagai dampak globalisasi, pasar bebas, dan Teknologi Informasi, telah melemahkan struktur fungsi dan peran bangsa," tegas Rachma.
Ideologi, budaya dan konstitusi yang selama ini menjadi identitas setiap negara dipaksa tunduk kepada suatu ideologi dan budaya baru melalui demokrasi liberal di bawah rezim kapitalisme.
Indonesia juga dilanda wabah serupa. UUD 1945 hasil empat kali amandemen sangat bersifat liberal kapitalistik.
Ekonomi Indonesia saat ini lebih dikendalikan para pemilik modal, serta kepentingan perusahaan besar atau korporatokrasi yang tidak mementingkan kepentingan rakyat.
"Korporasi tidak membawa misi nasionalisme, tapi malah menguasai dan menguras ekonomi maupun sumber daya alam negara serta tidak peduli ekonomi rakyat banyak dalam rangka keadilan sosial," ujar putri Bung Karno ini.
