Muhammadiyah Minta Tokoh Masyarakat, Partai Politik, dan Warga Tidak Ikut Aksi 11 Februari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir meminta tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan warga agar tidak ikut aksi massa 11 Februari 2017.

Dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memunculkan gejolak politik menjelang jadwal pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.

"Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang Pilkada ini baik tanggal 11, 13, 14 sebaiknya tidak perlulah diikuti," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Baca: Polisi Larang Ada Pengerahan Massa ke Tempat Pemungutan Suara

Haedar menjelaskan situasi politik hari ini sedang memanas.

Sehingga, semua pihak diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk bisa saling berbagi menyelesaikan persoalan lain secara dewasa.

Sementara itu, atas informasi intelijen, pihak kepolisian tidak mengizinkan adanya aksi 11 Februari 2017.

Rencananya, sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar aksi jalan sehat #Spirit212 tegakkan Al Maidah dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monumen Nasional.

Baca: Kantongi Informasi Intelijen, Polisi Akan Bubarkan Bila Ada Aksi 11 Februari

Forum Umat Islam telah mengajukan surat permohonan untuk menggelar unjuk rasa pada 11 Februari 2017.

Pihak kepolisian tak mengizinkan atau tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan.

"Kita tidak berikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Jadi tidak kita izinkan. Kalau masih ada massa turun aksi, akan kita bubarkan," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2/2017).

Argo menjelaskan, aksi dilarang lantaran jelang masa tenang pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Termasuk pertimbangan dari intelijen negara.

"Nanti ganggu yang lain. Itu pertimbangan dari intelijen," ucap Argo.