Tidak Susah Menentukan Wakil Gubernur DKI Jakarta kata Pengamat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang telah berjalan satu tahun sebenarnya bukan hal yang sangat sulit diselesaikan.

Pakar hukum tata negara Refly H mengatakan, urusan tersebut  seharusnya tak perlu berlarut-larut menjadi wacana publik yang tidak produktif.

“Ini kan sesungguhnya bisa diselesaikan di tingkat pusat,” kata Refly H.

Menurut Refly, bagaimana pun tanda tangan ketua umum partai politik dalam hal ini Gerindra sebagai salah satu parpol pengusung calon pemenang Pilkada DKI dua tahun lalu, menjadi faktor paling penting.  

Yang juga disayangkan Refly adalah tidak hadirnya kemauan politik (political will) dalam persoalan tersebut.

Refly mengatakan, jika ada kemauan politik yang kuat untuk memenuhi kesepakatan, tak perlu Anies harus sendirian mengelola Jakarta hingga berbilang tahun seperti saat ini.

"Harusnya tidak susah kalau ada political will. Pastinya  ada gentlemen agreement di antara parpol-parpol itu. Nah, misalnya kalau memang sudah disepakati sebagai jatah PKS,  ya berikanlah kepada PKS. Memang soal begini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ini kan bagian dari moralitas dan etika politik,” kata Refly yang menyelesaikan studi doktoralnya dengan cum laude itu.  

Ditanya mengenai ada tidaknya aturan dan sanksi kepada DPRD DKI Jakarta yang bisa dianggap lalai melaksanakan kewajiban mereka, Refly mengatakan tidak setiap kewajiban moral itu harus memiliki sanksi.

“Tapi yang terbaik, kewajiban ya dilaksanakan. Salah satu kewajiban DPRD dalam hal ini adalah memilih salah satu dari dua calon yang diajukan gubernur, yang juga berasal dari ajuan parpol pengusung,” kata dia.

Bagi Refly, bicara masalah politik sebaiknya memang tidak hanya bicara soal kepentingan, tapi juga moralitas politik.

Sementara itu aktivis lingkungan hidup yang mengelola kedaulatan pangan dan air bagi warga Jakarta, Muhammad Rezza Shidqi, menilai DPRD DKI Jakarta saat ini terkesan tak acuh akan tanggung jawab mereka.

Menurut dia, jika saja DPRD DKI punya rasa tanggung jawab moral kepada warga, bagaimana mungkin mereka dengan gampang melempar persoalan besar yakni urgensi memilih wakil gubernur, kepada penerus mereka di masa bakti 2019-2024?

Lebih jauh panglima Laskar Krukut Luhur (Laskaru) itu menilai ada pembiaran terstruktur yang tak jelas apa tujuannya untuk membuat kursi wagub kosong selama mungkin.

Padahal, kata dia, jelas-jelas itu berdampak pada menurunnya kinerja pelayanan publik yang dirasakan warga Jakarta.

“Pak Sandiaga sudah meninggalkan beberapa program kerja yang bagus. Program itu wajar belum juga bisa berjalan karena wagubnya belum ada,” kata dia.