Ganjil Genap

Ngotot Minta Dibolehkan Lewat Area Ganjil Genap, Orkasi Minta Polisi Bikinkan Stiker Khusus

Aturan perluasan ganjil genap juga berlaku bagi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, alias taksi online.

Ngotot Minta Dibolehkan Lewat Area Ganjil Genap, Orkasi Minta Polisi Bikinkan Stiker Khusus
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Rambu tulisan "Exit Tol Kawasan Ganjil Genap" dipasang jelang pintu keluar Jalan Tol Lingkar Dalam Wiyoto Wiyono, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019). Pemprov DKI Jakarta akan mulai memberlakukan perluasan sistem ganjil genap di kawasan itu pada 9 September 2019. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan perluasan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota mulai hari ini, Senin (9/9/2019).

Aturan ini juga berlaku bagi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, alias taksi online.

Meski sempat ada wacana soal pengecualian taksi online terdampak ganjil-genap, namun hingga kini realisasinya masih belum terjadi.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Orkasi) Fahmi Maharaja mengatakan mereka masih menunggu keputusan polisi yang punya kewenangan mengatur regulasi ini lewat stiker penanda khusus bagi taksi online.

"Belum (masuk area ganjil genap) Sementara ini belum terbit stikernya dari kepolisian temen - teman belum dikecualikan dalam aturan ganjil genap ini," kata Fahmi saat dikonfirmasi Senin (9/9/2019).

Pihaknya mendesak kepolisian agar segera mengeluarkan aturan penanda khusus ini sesegera mungkin. Alasannya karena kebijakan pembatasan kendaraan tersebut berdampak langsung pada pendapatan para driver.

Baca: Ini Penjelasannya, Mengapa Laka Maut Sering Terjadi di Sekitar KM 91-92 Tol Purbaleunyi

Ia meminta agar pihak kepolisian bisa menggunakan hak diskresinya.

Harapannya, regulasi penanda khusus ini bisa rampung dan diterapkan setidaknya satu pekan ke depan.

Baca: AM Hendropriyono Punya Kriteria untuk Calon Menhan di Kabinet Jokowi, Ini Penuturannya

"Kita terus mendesak kepolisian untuk segera menggunakan hak diskresinya menyelamatkan temen - teman (driver)," ucap dia.

Adapun penerbitan stiker ini lanjut Fahmi berlandaskan pada peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Berdasarkan Pergub tersebut, Fahmi menyebut pada pasal 4 ayat 1 huruf N, dikatakan bahwa terdapat frasa "dan atau diskresi petugas Polri".

Hal ini ia sebut sebagai jalan masuk bagi taksi online untuk dikecualikan dari aturan pembatasan kendaraan di 25 ruas jalan Ibu Kota.

"Di Pergub 88 Tahun 2019 yang baru ditanda tangani oleh pak Gubernur itu di pasal empat ayat satu huruf N itu ada bahasa: Dan atau Diskresi petugas Polri. Itu sebenarnya pintu masuk bagi taksi online untk dikecualiakan aturan ganjil genap tersebut," ujarnya.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved