Fraksi PDI-P: Pemprov DKI Harus Buka Draf Anggaran Mereka ke Publik

Gembong mengatakan Pemprov DKI semestinya membuka secara transparan dokumen tersebut, supaya masyarakat juga ikutan terlibat dalam pengawasan.

Fraksi PDI-P: Pemprov DKI Harus Buka Draf Anggaran Mereka ke Publik
KOMPAS IMAGES
Gembong Warsono 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai penting untuk mempublikasi draf dokumen susunan anggaran kepada masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar institusi atau lembaga yang bersangkutan bisa mendapat umpan balik dari publik mengenai susunan tersebut.

Seperti soal dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 yang diusulkan Pemprov DKI.

Gembong mengatakan Pemprov DKI semestinya membuka secara transparan dokumen tersebut, supaya masyarakat juga ikutan terlibat dalam pengawasan.

"Kenapa mesti di publis? Ini dalam rangka untuk mendapat umpan balik dari masyarakat," ungkap Gembong saat dihubungi, Kamis (10/10/2019).

Baca: Mensos Agus Gumiwang Jenguk Wiranto di RSPAD

Bila dokumen rancangan anggaran itu diunggah ke website, maka masyarakat bisa terbuka untuk mengkritisi mana anggaran yang rasional dan mana yang tidak.

Sehingga jika melihat dalam konteks transparansi, proses seperti ini memang sudah seharusnya diterapkan.

Apalagi, dana yang dikeluarkan untuk sebuah kebijakan juga bersumber dari uang rakyat.

"Apa yang kita rencanakan itu kan belum tentu dibutuhkan masyarakat. Supaya betul-betul setiap rupiah yang kita alokasikan betul-betul dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Atas hal ini kemudian Gembong membandingkan sistem pemerintahan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved