Polemik APBD DKI Jakarta

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI

Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI
Facebook Partai Solidaritas Indonesia
Politisi PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dalam jumpa pers. Ia mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali akses situs APBD DKI Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Viralnya anggaran belanja lem aibon Rp 82,8 miliar di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ditanggapi DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik anggotanya, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di sela rapat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi. 

Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

"Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).

 William Aditya Sarana, Politisi Muda Kritisi Anggaran Fantastis di DKI, Punya Rekam Jejak Mentereng

Jika ingin mengkritisi usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapat anggaran dengan eksekutif.

"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum.

"Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard.

Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi di antara keduanya.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved