Polemik APBD DKI Jakarta

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI

Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI
Facebook Partai Solidaritas Indonesia
Politisi PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dalam jumpa pers. Ia mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali akses situs APBD DKI Jakarta. 

Wiliiam akan tetap teguh dalam mengawasi anggaran ke depan meski dikritik politikus senior.

“Intinya kami jalani sajalah mengalir ke depannya, sudah digebuk-gebukin (dikritik) dan babak belur ini saya,” katanya.

Inggard Joshua ‘menyemprot’ anggota William Aditya Sarana karena dianggap tidak berwibawa menjadi anggota legislator.

Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) itu meminta kepada William untuk menjaga harga diri dan tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi.

 William Aditya Sarana, Jatuh Cinta di Politik Sejak SMA Tapi Sempat Ditolak Keluarga saat Jadi Caleg

Dalam kesempatan itu Inggard mengingatkan William yang merupakan politikus junior yang baru duduk di DPRD DKI Jakarta, agar hanya berbicara di publik melalui media jika diperlukan, dan harus melihat konteks yang akan dibahas.

“Khususnya pada saudara William, Anda ini kan baru ,saya berharap bukannya nggak boleh ngomong di koran atau di tv, itu boleh saja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif (rancangan),” ujarnya.

 Kenaikan UMP DKI Jakarta Zaman Basuki Tjahaja Purnama Hingga Anies Baswedan, Ahok Pernah Naikan 15%

Anggaran Tak Wajar

 Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar menjadi sorotan publik dan jadi tranding di media sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang pertama membuat anggaran tersebut menjadi viral.

Menurut Pemprov DKI Jakarta dana anggaran tersebut masih dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved