Polemik APBD DKI Jakarta

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI

Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya.

Diajak 'Berantem' oleh Politikus Gerindra Gara-gara Kritik APBD DKI, Ini Respon Willam PSI
Facebook Partai Solidaritas Indonesia
Politisi PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana dalam jumpa pers. Ia mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali akses situs APBD DKI Jakarta. 

Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh.

"Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.

Tanggapan William

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menanggapi teguran yang disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua. 

William menilai, transparansi anggaran merupakan harga mati yang harus diketahui oleh masyarakat.

“Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya, jadi saya terima nasihatnya, dan saya harus banyak belajar dari beliau,” ujar William saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

 Atta Halilintar Buka Suara soal Gosip Liza Aditya, Pakar Ekspresi Temukan Kejanggalan: Ambigu!

William mengatakan, berkaca pada pengalaman Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI selalu mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di website.

Dokumen itu diunggah sejak masih dibahas di setiap komisi-komisi DPRD DKI dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Masyarakat juga bisa mengaksesnya melalui website resmi, apbd.jakarta.go.id.

“Kalau diunggah saat semua sudah selesai buat apa kami kritisi, udah telat dong. Apalagi kalau (diunggah) setelah diketok (disetujui). Jadi, ngapain kami teriak-teriak, justru teriaknya (bantahnya) sekarang saat pembahasan,” kata William.

Menurut William, posisi PSI di DPRD DKI Jakarta memang bertugas untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan pemerintah daerah bila menemukan kejanggalan dalam penganggaran.

 Kronologi Pembunuh Bayaran Disewa Istri dan Selingkuhan Tertangkap, Sembunyi di Pulau Kecil Maluku

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved