DPRD DKI Menaruh Harap Kemendagri Mundurkan Tenggat Pembahasan APBD 2020

Adapun alasan tambahan waktu tersebut bertujuan agar pembahasan APBD DKI 2020 bisa efektif dan tidak terkesan buru-buru.

DPRD DKI Menaruh Harap Kemendagri Mundurkan Tenggat Pembahasan APBD 2020
Tribun Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani M. Sc masih berharap ada kelonggaran waktu pengesahan APBD DKI 2020. Surat permohonan perihal itu pun telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita hanya minta kelowongan lah waktu tambah," kata Zita di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Namun DPRD tidak mematok berapa lama perpanjangan waktu yang diminta. Secara umum, mereka hanya berharap Kemendagri bisa melonggarkan batas waktu dari sebelumnya.

"Kita nggak minta (sampai) kapannya, kita hanya minta tambah saja. Kita tidak bilang oh mesti sekian, nggak," tutur dia.

Adapun alasan tambahan waktu tersebut bertujuan agar pembahasan APBD DKI 2020 bisa efektif dan tidak terkesan buru-buru.

Baca: Wakil Ketua Banggar Optimistis DPRD DKI Ketok Palu APBD 2020 Bulan Ini

Baca: BK DPRD DKI soal Perkara William dari Fraksi PSI: Kritis Itu Kewajiban Anggota Dewan

Baca: Dipanggil Badan Kehormatan DPRD DKI, William Ditanya Alasan Unggah Draf KUA-PPAS ke Medsos

Mengingat jika sesuai aturan, dewan hanya punya waktu sampai 30 November 2019 untuk mengetuk palu APBD 2020.

Pembahasan KUA-PPAS 2020 setiap komisi sendiri sudah rampung sepenuhnya. Tiap komisi tinggal merekap hasil yang telah dibahas.

Selanjutnya tinggal pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar). Tapi pembahasan dalam Banggar belum terjadwal.

"Jangan nanti kita cepat tapi justru hasilnya nggak efektif kan," jelas dia.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved