Banjir di Jakarta
Beda Pendapat Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Soal Banjir, Ini Komentar Pengamat
Menurut Ali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya.
Penulis:
Arif Tio Buqi Abdulah
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
"Dari 33 km yang kita rencakanan pasca banjir tahun 2013, terhenti tahun 2017, kita hanya menyelesaikan 16 km saja," jelasnya.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam terkait relokasi atau pemindahan warga.
"Karena ini memang domainnya pemerintah DKI Jakarta, sehebat apapun kita membantu dari pusat, tetap peran pemerintah daerah akan sangat menentukan sekali, terutama terkait dengan relokasi atau pemindahan warga di bantaran sungai itu," tambah Ali.
Menurutnya, apa yang diucapkan Anies Baswedan bahwa kunci penangan banjir adalah di hulu memang benar.
Namun menurutnya, seharusnya Pemprov DKI mengerjakan sesuai dengan domain dan tanggung jawabnya.
"Kalaupun di hulu belum selesai, tapi kalau kita dalam kota bisa menormalisai saluran ya airnya tidak akan parkir dimana-mana, akhirnya bisa mengali ke hilir ke muara," terangnya.
Beda Pendapat
Sebelumnya diberitakan, terjadi silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta.
Basuki menilai bahwa banjir terjadi akibat luapan air sungai sebab dari 33 km Kali Ciliwung, baru 16 km yang dinormalisasi.
Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu, (1/1/2020).
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan tersebut, termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Pihaknya, kata Basuki sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaAllah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudaham bisa kita tangani," katanya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.
