Revitalisasi Monas

Ketua DPRD DKI Bakal Lapor Polisi dan KPK Jika Pemprov Nekat Teruskan Proyek Revitalisasi Monas

Proyek revitalisasi kawasan Monas selatan dihentikan sementara terhitung sejak Rabu (29/1/2020) besok.

Ketua DPRD DKI Bakal Lapor Polisi dan KPK Jika Pemprov Nekat Teruskan Proyek Revitalisasi Monas
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di kawasan revitalisasi Monas selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek revitalisasi kawasan Monas selatan dihentikan sementara terhitung sejak Rabu (29/1/2020) besok.

Jika Pemprov DKI nekat melanjutkan proyek tanpa izin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengancam bakal menempuh jalur hukum.

Tak segan-segan, Prasetio akan melaporkan proyek yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta ke pihak kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Perdana Menteri hingga Sekjen Kekaisaran Sunda Empire Kini Jadi Tersangka

"Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK," kata Prasetio di kawasan Monas selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, pengerjaan kawasan Monas harus lebih dulu mengantongi izin rekomendasi dari Ketua Komisi Pengarah yakni Menteri Sekretariat Negara.

Baca: Helmy Yahya Ungkap Alasan TVRI Tayangkan Liga Inggris

Dalam Pasal 5, Komisi Pengarah bertugas memberikan pendapat dan pengarahan kepada Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta.

Komisi Pengarah juga punya kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perencanaan beserta biaya pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun Badan Pelaksana.

Dijelaskan juga dalam Pasal 8, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

Baca: Mahfud MD: Pemerintah Tengah Lengkapi Alutsista untuk Jaga Wilayah Kedaulatan di Perairan

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak eksekutif yakni Gubernur DKI harus mengantongi izin dan berkoordinasi dengan ketua dan anggota Komisi Pengarah.

Halaman
1234
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved