PTUN Jakarta Cabut Pembatalan Lelang ERP Pemprov DKI

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan SMART ERP yang diwakilkan PT Bali Towerindo Sentra.

PTUN memutuskan mencabut surat pengumuman pembatalan lelang Sistem Jalan Berbayar Elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP).

Baca: Digugat ke PTUN Soal Tender ERP, Kadishub DKI Belum Mau Komentar

Bersamaan, PTUN memerintahkan Pemprov DKI melanjutkan proses lelang ERP yang sempat dibatalkan Gubernur Anies Baswedan.

"Mengadili dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut surat pengumuman pembatalan lelang dan menyatakan batal objek sengketa berupa surat pengumuman pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik," kata Ketua Majelis Hakim PTUN M. Arif Pratomo seperti dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Pihak PTUN Jakarta juga membatalkan eksepsi yang diajukan Pemprov DKI.

Eksepsi tersebut berisi keputusan diskualifikasi peserta lelang ERP.

"(Eksepsi) dibatalkan dan gugatan dikabulkan secara keseluruhan," ucapnya.

Dalam putusan, PTUN melarang tergugat yakni Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta untuk mengulang proses lelang yang sudah berjalan.

Larangan ini berlaku hingga ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Menyatakan bahwa tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sehubungan dengan keputusan TUN yang dapat merugikan penggugat, antara lain mengadakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik," ujarnya.

Saat dimintai konfirmasi perihal putusan PTUN ini, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah mengaku belum membaca hasil putusan tersebut.

Ia enggan untuk menanggapi lebih jauh terhadap bagaimana sikap Pemprov DKI memandang putusan PTUN ini.

"Saya belum baca putusannya, belum update. Nanti dulu ya," tutur Yayan saat dihubungi.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat oleh PT Bali Towerindo Sentra ke PTUN Jakarta karena menyetop proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019.

Dalam gugatan bernomor 191/G/2019/PTUN.JKT masuk pada 25 September 2019, PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov DKI mencabut pembatalan lelang.

Adapun Tergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta.

"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019," tulis gugatan.

Pemprov DKI diminta melanjutkan proses lelang dan mengubah dokumen permintaan proposal agar sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

"Memerintahkan tergugat melanjutkan proses lelang," tulisnya.

Adapun pembatasan kendaraan lewat sistem ERP cukup lama diwacanakan Pemprov DKI untuk mengendalikan kemacetan Ibu Kota.

Disebutkan, kala itu ada tiga pemenang pra lelang ERP. Diantaranya PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Q Free ASA, dan Kapsch TrafficCom AB.

Namun dua peserta lelang mundur dan menyisakan PT Bali Towerindo Sentra.

Pada Agustus 2019, Pemprov DKI meminta legal opinion Kejaksaan Agung.

Hasilnya, Kejagung merekomendasikan melakukan tender ulang proyek tersebut.

Tapi rekomendasi ini tak bersifat wajib.

Menindaklanjuti hal itu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengikuti pendapat hukum Kejagung untuk mengulang tender proyek ERP yang dilakukan Dishub DKI.

Anies berbicara soal teknologi terbaru yang akan digunakan dalam sistem ERP ke depan.

Baca: Pimpinan KPK Disebut Bisa Digugat ke PTUN atau Dikenakan Pasal Halangi Proses Penyidikan

Sebab kata dia, era perkembangan teknologi yang kian canggih harus bisa dimanfaatkan maksimal.

Proses lelang ulang pun rencananya akan dilakukan pada Maret 2020.