Ketua FAKTA: Kebijakan Anies Baswedan Kurangi Layanan Transportasi Publik Aneh dan Membingungkan
Kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengurangi layanan transportasi publik demi mencegah penyebaran covid-19 atau virus corona dinilai aneh.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Sri Juliati
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengurangi layanan transportasi publik untuk mencegah penyebaran covid-19 atau virus corona dinilai membingungkan.
Kebijakan Anies ini berdampak pada antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun MRT, LRT, dan halte Transjakarta.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengaku bingung dengan kebijakan yang diambil Anies.
"Entah apa alasan Anies mengurangi kapasitas layanan pada saat penanganan penyebaran virus corona," ungkap Tigor melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Senin (16/3/2020).
Tigor mengungkapkan, pengurangan kapasitas layanan transportasi umum justru menambah panik warga Jakarta dan sekitarnya.
"Sekarang saja para pengguna layanan transportasi publik khususnya Transjakarta tidak dilayani secara manusiawi."
"Masyarakat pengguna Transjakarta sekarang dipaksa menggunakan Transjakarta dalam keadaan padat tidak manusiawi," ungkap Tigor.
Baca: Tekan Penularan Covid-19, Transjakarta Imbau Pelanggan Hindari Rush Hour
Baca: Antrean Penumpang Transjakarta Mengular, Yunarto: Orang Dianggap Semua Punya Kendaraan Pribadi?
Baca: Etika Batuk dan Bersin yang Benar Agar Cegah Virus Corona
Anies dinilai tidak memperhitungkan kebutuhan serta situasi aktual Jakarta.
"Alasan kebijakan mengurangi interaksi secara dekat jadi tidak benar," ujarnya.
Tigor menilai, Anies tidak mempertimbangkan warga di sekitar Jakarta.
"Anies sebagai gubernur tahu betul yang bekerja atau berkegiatan di Jakarta bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga warga dari sekitar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek)," ungkap Tigor.
Tigor mengungkapkan, Jakarta memang tidak ditutup, tapi akses menuju dan di dalam Jakarta dikurangi secara drastis.
"Sementara jumlah fasilitas bekerja, bisnis dan perkantoran di Jakarta masih berkegiatan seperti biasa," ujarnya.
Pengurangan layanan transportasi publik ini dinilai membingungkan masyarakat dan akan menimbulkan masalah baru.
"Membuat kekacauan di area layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta," imbuhnya.
Baca: Ketua DPRD DKI Minta Gubernur Anies Sinergi dengan Pemerintah Pusat Hadapi Corona
