Virus Corona

Hati-hati, yang Melanggar PSBB di Jakarta Bisa Dijerat Pidana Penjara 1 Tahun

Di dalam UU tersebut, diatur juga ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar semua ketentuan di PSBB tersebut

Shutterstock
Ilustrasi virus corona 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Pemprov DKI terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Mendapat respons positif tersebut, Pemprov DKI langsung 'tancap gas' mengesahkan usulan tersebut.

Baca: 510 Pasien Jalani Rawat Inap di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Per Selasa 7 April

Berdasarkan keterangan pers Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam ini, Selasa (7/4/2020), PSBB resmi diberlakukan di Jakarta pada Jumat (10/7/2020) pekan ini.

Diketahui, Pemerintah Pusat juga telah mengumumkan PSBB secara nasional. 

Namun, pusat menegaskan agar setiap kepala daerah di tingkat provinsi yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya masing-masing harus singkron dengan Pusat.

PSBB sendiri memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Di dalam UU tersebut, diatur juga ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar semua ketentuan di PSBB tersebut.

Pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, dijelaskan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman
1234
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved