DPRD DKI Sebut Distribusi Bansos Salah Sasaran: Yang Punya Mobil Dapat, Ibu Lansia Nggak Terdaftar

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta menyoroti distribusi bantuan sosial dari Pemprov DKI kepada warga kategori miskin dan rentan miskin yang terdampak kebijakan PSBB.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menyebut terjadi kasus salah sasaran di RW 8 Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

"Ini banyak bansos yang diturunkan oleh Pemprov tidak tepat sasaran," kata Judistira saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).

Pada wilayah itu, paket bantuan justru diberikan kepada rumah pemilik mobil yang notabene bukan kategori miskin.

Sementara ibu lansia yang hanya hidup sendirian di kelurahan serupa, tidak terdaftar sebagai penerima.

Ia mengetahui hal itu karena wilayah tersebut merupakan daerah pemilihannya saat Pileg 2019 lalu.

Baca: Pernikahan Tersingkat Cuma 3 Menit, Mempelai Wanita Membatalkan karena Sikap Suami, Banjir Dukungan

Baca: Curhat Orangtua 10 Tahun Menanti Kehadiran Anak, Kini Bayi 6 Bulan Mereka Positif Corona

Baca: Naufal Samudra Ungkap Penyesaln Sambil Terus Menunduk, Jangan Coba-coba Hal Haram

"Ada ibu-ibu lansia sangat perlu bantuan tapi tidak terdaftar sehingga tidak mendapat bansos, sementara ada warga punya mobil malah terdaftar sebagai penerima," jelas dia.

"Ada lansia yang hidup sebatang kara malah tidak dapat," tegasnya lagi.

Menindaklanjut hal ini, dirinya akan mempertanyakan kepada pihak Pemprov DKI mengapa hal demikian bisa terjadi di lapangan.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI menargetkan 1,25 juta kelompok keluarga kategori miskin dan rentan miskin terdampak PSBB, mendapat bantuan sosial.

Bantuan itu telah dikemas ke dalam paket yang berisi beras kemasan 5 kg, 2 kaleng bahan makanan berprotein, 1 bungkus minyak goreng 0,9 liter, 2 bungkus biskuit, 2 buah masker kain, dan 2 batang sabun mandi.

Adapun paket bantuan diantarkan langsung ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kerumunan.

Pendistribusian bansos akan berlangsung dua pekan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besara (PSBB) diberlakukan. Program bansos ini bersumber dari realokasi anggaran APBD DKI Jakarta.